Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengundang perwakilan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam, seperti PBNU, Muhammadiyah, dan MUI ke Istana Negara, Jakarta. Hal itu dalam rangka mendiskusikan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP).
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis membenarkan adanya undangan terkait pertemuan dengan Prabowo hari ini, Selasa (3/2/2026).
Advertisement
"Ya saya juga diundang siang ini. Yang sampai ke saya (informasinya agenda pertemuan diskusi) tentang BoP," tutur Cholil, dilansir dari Antara.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Sekjen PBNU) yang juga Menteri Sosial, Saifullah Yusuf juga membenarkan undangan terkait pertemuan dengan Prabowo.
"Iya benar ada agenda tersebut jam 14.00 WIB," kata Gus Ipul.
Sama halnya dengan Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti, pihaknya juga menerima undangan terkait agenda pertemuan di Istana siong ini.
"Dari Muhammadiyah akan hadir Prof. Syafiq Mughni (Ketua PP Muhammadiyah) dan saya," ujar Abdul Mu'ti.
Kritik dari MUI
Presiden Prabowo resmi menandatangani piagam keanggotaan Indonesia dalam BoP, di sela-sela forum World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
Wakil Ketua Umum MUI M Cholil Nafis menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum yang digagas Presiden AS Donald Trump tersebut tidak wajar, mengingat terdapat Perdana Menteri Israel sebagai anggota, sementara Palestina tidak dilibatkan.
Selain itu, MUI juga mengkritisi adanya kewajiban membayar iuran keanggotaan bagi negara-negara anggota BoP.
MUI juga menuding BoP sebagai bentuk neokolonialisme dan menolak konsep “perdamaian semu” yang tidak berbasis keadilan, tidak mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah, serta berpotensi melanggengkan pendudukan Israel dalam kemasan perdamaian.