Liputan6.com, Washington D.C - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyetujui penjualan senjata baru senilai total sekitar USD 15,67 miliar atau setara Rp262,9 triliun kepada dua sekutu utamanya di Timur Tengah, Israel dan Arab Saudi. Persetujuan itu diumumkan Departemen Luar Negeri AS pada Jumat malam waktu setempat.
Penjualan tersebut terdiri atas paket senjata senilai USD 6,67 miliar (sekitar Rp111,9 triliun) untuk Israel dan paket terpisah senilai USD 9 miliar (sekitar Rp151 triliun) untuk Arab Saudi. Departemen Luar Negeri menyampaikan bahwa Kongres telah diberi pemberitahuan resmi terkait persetujuan penjualan itu pada Jumat pagi.
Advertisement
Pengumuman ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, termasuk spekulasi kemungkinan aksi militer AS terhadap Iran. Persetujuan penjualan senjata juga datang saat Trump terus mendorong rencana gencatan senjata di Gaza, yang ditujukan untuk mengakhiri perang Israel–Hamas dan membuka jalan bagi rekonstruksi wilayah Palestina setelah dua tahun konflik yang menewaskan puluhan ribu orang.
Meski gencatan senjata sebagian besar berjalan, tantangan besar masih membayangi fase berikutnya, mulai dari penempatan pasukan keamanan internasional hingga proses kompleks pelucutan senjata Hamas, dikutip dari Times of Israel, Minggu (1/2/2026).
Empat paket senjata untuk IsraelPenjualan senjata ke Israel dibagi dalam empat paket terpisah. Paket terbesar mencakup pengadaan 30 helikopter serang Apache beserta persenjataan dan perlengkapan pendukungnya, dengan nilai mencapai USD 3,8 miliar atau sekitar Rp63,7 triliun. Helikopter tersebut akan dilengkapi peluncur roket dan sistem penargetan canggih.
Paket terbesar kedua mencakup 3.250 kendaraan taktis ringan senilai USD 1,98 miliar atau sekitar Rp33,2 triliun, yang akan digunakan Pasukan Pertahanan Israel untuk mobilisasi personel dan logistik serta memperluas jalur komunikasi operasional.
Selain itu, Israel juga akan mengalokasikan USD 740 juta (sekitar Rp12,4 triliun) untuk paket sistem tenaga kendaraan pengangkut personel lapis baja yang telah digunakan sejak 2008. Sisa dana sekitar USD 150 juta (sekitar Rp2,5 triliun) akan digunakan untuk pembelian sejumlah helikopter utilitas ringan guna melengkapi armada yang sudah ada.
Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa penjualan ini tidak akan mengganggu keseimbangan militer di kawasan. Seluruh paket tersebut, menurut Washington, ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Israel dalam menghadapi ancaman saat ini maupun di masa depan, termasuk perlindungan perbatasan, infrastruktur vital, dan pusat-pusat populasi.
“Amerika Serikat berkomitmen pada keamanan Israel. Membantu Israel mempertahankan kemampuan pertahanan diri yang kuat dan siap merupakan kepentingan nasional AS,” demikian pernyataan resmi Departemen Luar Negeri.
Kritik dari Internal Amerika Serikat
Namun, langkah ini menuai kritik di dalam negeri AS. Anggota DPR dari Partai Demokrat Gregory Meeks menuding pemerintahan Trump terburu-buru menyetujui kesepakatan tersebut dengan cara yang mengabaikan pengawasan Kongres. Ia menilai Gedung Putih mengesampingkan peran legislatif dalam kebijakan penting terkait Gaza dan hubungan strategis AS–Israel.
Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan tekadnya untuk membangun industri pertahanan nasional yang lebih mandiri agar ketergantungan Israel pada bantuan militer AS dapat dikurangi dalam satu dekade mendatang. Meski demikian, Israel dilaporkan tengah mempersiapkan pembicaraan dengan pemerintahan Trump terkait kesepakatan keamanan baru berdurasi 10 tahun.
Paket rudal Patriot untuk Arab SaudiSementara itu, penjualan senjata ke Arab Saudi mencakup 730 rudal Patriot beserta peralatan pendukungnya, dengan nilai USD 9 miliar atau sekitar Rp151 triliun. Departemen Luar Negeri menyebut penjualan ini akan mendukung kebijakan luar negeri dan kepentingan keamanan nasional AS dengan memperkuat pertahanan sekutu utama non-NATO di kawasan Teluk.
Washington menilai peningkatan kemampuan ini akan melindungi pasukan Arab Saudi, pasukan AS, serta sekutu-sekutu regional, sekaligus memperkuat sistem pertahanan udara dan rudal terintegrasi di kawasan tersebut.
Pengumuman penjualan ke Riyadh disampaikan tak lama setelah Menteri Pertahanan Arab Saudi, Khalid bin Salman, bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi pemerintahan Trump, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth.