Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, pemerintah telah menyepakati jadwal atau timetable yang guna mempercepat pembangunan kondisi rumah warga yang terdampak bencana di Sumatera.
Selain itu, pria yang akrab disapa Menteri Ara ini, ingin pembangunan tersebut sebelum hari raya yang sebentar lagi dekat. Maka percepatan ini dilakukan melalui kerja sama lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar masyarakat segera mendapatkan kepastian tempat tinggal yang aman dan layak.
Advertisement
“Jadi semua kekuatan kita kerahkan untuk bisa segera merealisasikan. Apalagi sebentar lagi menjelang Hari Raya Idul Fitri, sebentar lagi bulan puasa, jadi saya pikir isu cepat ini menjadi sangat penting,” kata Ara di Kemendagri, Senin (26/1/2026).
Ara mengatakan, Pendataan tersebut melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, serta Kementerian PKP.
“Kami sudah sepakat soal waktunya. Maksimal dalam beberapa minggu, data harus selesai dan diputuskan. Mana rumah yang rusak ringan, sedang, berat, hanyut, dan mana yang masih layak tapi berpotensi bencana,” ujarnya.
Ia menyoroti temuan Menteri Dalam Negeri di lapangan terkait rumah warga yang saat ini masih berdiri, namun berada di kawasan rawan bencana. Menurutnya, rumah seperti ini harus segera ditetapkan untuk direlokasi demi keselamatan warga.
“Kalau rumahnya masih layak tapi berpotensi bencana, itu harus direlokasi. Datanya harus cepat diputus,” katanya.
Dalam pembagian tugas, Kementerian PKP akan menangani pembangunan perumahan dalam skala besar atau satu hamparan. Sementara untuk pembangunan rumah dalam skala kecil di satu desa akan ditangani oleh BNPB.
“Kalau yang 100, 200, sampai 500 unit dalam satu kawasan besar, itu urusan kami di PKP. Tapi kalau yang skala kecil, mandiri di desa, itu BNPB,” jelas Ara.
Rusak Akibat Bencana, Pemerintah Siapkan Dana Rp 667 Miliar untuk Pulihkan Jalan Malalak Sumbar
Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan anggaran sebesar Rp 667 Miliar yang digunakan untuk memulihkan atau memperbaiki Jalan Malalak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar) yang terputus akibat bencana alam di akhir November 2025.
Anggota DPR RI Andre Rosiade menyampaikan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk dua tahun anggaran.
"Total Rp 667 Miliar yang disiapkan untuk pengerjaan Jalan Malalak tahun anggaran 2026 dan 2027," kata Andre, melansir Antara, Rabu (21/1/2026).Untuk tahun 2026, pemerintah terlebih dahulu menganggarkan dana sebesar Rp 370 miliar, sementara sisa anggaran akan dialokasikan pada 2027.
"Pemulihan Jalan Malalak dinilai sangat penting karena menjadi penghubung sejumlah kabupaten dan kota di Ranah Minang," ucap Andre.
Mengambil Alih Pengerjaan
Selain itu, lanjut dia, dalam beberapa tahun terakhir Jalan Malalak yang dibangun pada masa Gubernur Gamawan Fauzi berfungsi sebagai jalur utama arus mudik Idul Fitri, selain jalur Padang-Bukittinggi.Andre Rosiade menjelaskan, pemerintah pusat mengambil alih pengerjaan Jalan Malalak yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
Pengambil alihan tersebut dilakukan karena besarnnya kebutuhan anggaran untuk pemulihan jalan yang rusak akibat bencana.
"Presiden Prabowo melalui Kementerian PU mengambil alih pengerjaan jalan ini agar secepatnya bisa kembali diakses masyarakat," terang Andre.Saat ini, lanjut dia, Kementerian PU terus mempercepat proses pengerjaan lapangan.
Pemerintah menargetkan Jalan Malalak sudah dapat dilalui pada Desember 2026, meskipun belum sepenuhnya rampung, Andre menyebut masih terdapat ruas jalan yang membutuhkan penanganan lanjutan terutama dari kilometer 78 sampai ke kilometer 83.
"Khusus kilometer 78 sampai kilometer 83 itu akan kita selesaikan pada 2027," kata dia.