Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah korban longsor di Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, dilaporkan mengalami trauma psikis berat. Kelompok rentan seperti anak, lansia, serta ibu hamil dan menyusui, dinilai butuh dampingan psikososial berkelanjutan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyebut, indikasi trauma itu tampak saat tim kementerian melakukan dialog di bertemu warga di posko pengungsian.
Advertisement
“Dari cara berbicaranya terlihat mereka mengalami trauma berat,” katanya saat meninjau lokasi longsor, Minggu (25/1/2026).
Arifah mengatakan, semua pihak harus turut memastikan terjaganya rasa aman selama warga di pengungsian, utamanya bagi ibu hamil dan menyusui. Layanan trauma healing situasional harus segera dilakukan secara terpadu sebagai bentuk pemulihan psikologis.
Pendekatan tersebut pun diharapkan dapat mengurangi dampak psikologis pascabencana, serta membantu korban kembali menjalani aktivitas secara normal.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan, penanganan bencana longsor terbagi ke dalam lima kluster.
5 Kluster Penanganan Bencana
Pertama, kluster SAR gabungan Basarnas dengan dukungan TNI, Polri, BPBD, dan BNPB yang difokuskan untuk melakukan pencarian korban bersama para relawan.
Kedua, kluster kesehatan. Terdapat pos-pos kesehatan beroperasi selama 24 jam, didukung sejumlah ambulans dan mekanisme rujukan yang selalu siaga, termasuk layanan trauma healing.
Ketiga, kluster logistik yang bertugas untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi. Logistik yang disiapkan meliputi sembako, makanan siap saji, serta fasilitas pendukung seperti selimut dan perlengkapan lainnya.
Keempat, kluster perlindungan sosial yang didukung oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial, BPBD Provinsi Jawa Barat, serta BPBD Kabupaten Bandung Barat yang siaga membantu korban dan keluarga terdampak.
Kelima, kluster insfrastruktur yang bertugas untuk mencegah terjadinya bencana susulan. sekaligus menyediakan fasilitas pendukung bagi keluarga terdampak.
"Bapak Wakil Presiden juga telah membahas bersama Wakil Gubernur dan Bupati terkait rencana relokasi, termasuk percepatan identifikasi lahan guna menghindari risiko bencana susulan," katanya.