Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menghadiri pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Acara ini digelar di Swiss pada Kamis (22/1/2026).
Presiden Trump dan sejumlah pemimpin atau perwakilan sejumlah negara hadir langsung dalam momen tersebut. Prabowo dan para pemimpin negara yang tergabung dalam organisasi itu pun duduk di atas panggung.
Advertisement
Di panggung yang sama, Trump duduk di meja penandatanganan. Para pemimpin negara dipanggil satu per satu untuk menandatangani sebuah dokumen di depan Trump.
Saat dipanggil, terlihat Prabowo dan Trump saling berjabat tangan. Prabowo lantas menandatangani sebuah dokumen dengan dilihat langsung oleh Trump.
Trump memegang tangan Prabowo setelah penandatanganan. Prabowo kemudian menunjukkan dokumen yang ditandatanganinya kepada media.
Umumkan Gabung Dewan Perdamaian Gaza
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengumumkan bahwa Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
"Para Menteri Luar Negeri Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hasyimiyah Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian," sebut Kemlu RI mengawali pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada Kamis (22/1/2026).
Para Menteri mengumumkan keputusan bersama negara-negara mereka untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Setiap negara akan menandatangani dokumen keanggotaan sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur lain yang relevan di masing-masing negara.
Pada akhir pernyataan disebutkan, "Para Menteri menegaskan kembali dukungan negara-negara mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump, serta menegaskan kembali komitmen mereka untuk mendukung pelaksanaan mandat Dewan Perdamaian sebagai suatu administrasi transisi, sebagaimana diatur dalam Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza dan disahkan melalui Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2803."
Mandat tersebut bertujuan untuk mengonsolidasikan gencatan senjata permanen, mendukung rekonstruksi Gaza, serta memajukan perdamaian yang adil dan berkelanjutan yang berlandaskan pada hak rakyat Palestina atas penentuan nasib sendiri dan pembentukan negara, sesuai dengan hukum internasional, sehingga membuka jalan menuju keamanan dan stabilitas bagi seluruh negara dan rakyat di kawasan.
Pernyataan Gedung Putih
Gedung Putih dalam pernyataannya di situs web resminya pada 16 Januari menyebutkan, Dewan Perdamaian akan memainkan peran esensial dalam pelaksanaan seluruh 20 poin rencana Trump, sebuah kerangka kebijakan komprehensif yang mencakup penghentian konflik dan stabilisasi keamanan, respons kemanusiaan darurat, rekonstruksi Gaza, pemulihan tata kelola, pembangunan ekonomi, serta rekonsiliasi dan perdamaian berkelanjutan, dengan menyediakan pengawasan strategis, memobilisasi sumber daya internasional, serta memastikan akuntabilitas selama Gaza bertransisi dari konflik menuju perdamaian dan pembangunan.
Untuk mengoperasionalkan visi Dewan Perdamaian, di bawah kepemimpinan Presiden Donald J. Trump selaku Ketua, telah dibentuk Dewan Eksekutif pendiri, yang terdiri dari para pemimpin dengan pengalaman luas di bidang diplomasi, pembangunan, infrastruktur, dan strategi ekonomi.
Para anggota yang ditunjuk adalah Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Utusan khusus Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff, Menantu Trump, Jared Kushner, Mantan PM Inggris Tony Blair, Miliarder sekaligus CEO Apollo Global Management Marc Rowan, Presiden Bang Dunia Ajay Banga, dan Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.
Dalam pernyataan yang sama Gedung Putih menyatakan, "Untuk menegakkan keamanan, menjaga perdamaian, dan membangun lingkungan yang bebas dari terorisme secara berkelanjutan, Mayor Jenderal Jasper Jeffers telah ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF). Dalam peran ini, ia akan memimpin operasi keamanan, mendukung proses demiliterisasi menyeluruh, serta memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan dan material rekonstruksi secara aman."