Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza, bersama beberapa negara lainnya. Tujuan bergabungnya Indonesia untuk mempercepat proses perdamaian di Gaza.
Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan dasar pertimbangan Presiden Prabowo Subianto bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza.
Advertisement
“Kalau secara kehendak ya tentunya Bapak Presiden akan mempertimbangkan untuk bergabung karena yang penting kan tujuannya, tujuannya adalah mempercepat proses perdamaian di Gaza," kata Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (22/1).
Menseneg melanjutkan, kepastian bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza masih menunggu formalnya.
"Ya kita akan bergabung kalau memang itu kita diminta untuk bergabung. Secara formilnya nanti kami cek ya formilnya,” singkatnya.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengumumkan bahwa Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
"Para Menteri Luar Negeri Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hasyimiyah Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian," sebut Kemlu RI mengawali pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada Kamis (22/1/2026).
"Para Menteri mengumumkan keputusan bersama negara-negara mereka untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Setiap negara akan menandatangani dokumen keanggotaan sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur lain yang relevan di masing-masing negara."
Pada akhir pernyataan disebutkan, "Para Menteri menegaskan kembali dukungan negara-negara mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump, serta menegaskan kembali komitmen mereka untuk mendukung pelaksanaan mandat Dewan Perdamaian sebagai suatu administrasi transisi, sebagaimana diatur dalam Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza dan disahkan melalui Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2803. Mandat tersebut bertujuan untuk mengonsolidasikan gencatan senjata permanen, mendukung rekonstruksi Gaza, serta memajukan perdamaian yang adil dan berkelanjutan yang berlandaskan pada hak rakyat Palestina atas penentuan nasib sendiri dan pembentukan negara, sesuai dengan hukum internasional, sehingga membuka jalan menuju keamanan dan stabilitas bagi seluruh negara dan rakyat di kawasan."
Dewan Perdamaian Gaza
Gedung Putih dalam pernyataannya di situs web resminya pada 16 Januari menyebutkan Dewan Perdamaian akan memainkan peran esensial dalam pelaksanaan seluruh 20 poin rencana Trump—sebuah kerangka kebijakan komprehensif yang mencakup penghentian konflik dan stabilisasi keamanan, respons kemanusiaan darurat, rekonstruksi Gaza, pemulihan tata kelola, pembangunan ekonomi, serta rekonsiliasi dan perdamaian berkelanjutan—dengan menyediakan pengawasan strategis, memobilisasi sumber daya internasional, serta memastikan akuntabilitas selama Gaza bertransisi dari konflik menuju perdamaian dan pembangunan.
"Untuk mengoperasionalkan visi Dewan Perdamaian—di bawah kepemimpinan Presiden Donald J. Trump selaku Ketua—telah dibentuk Dewan Eksekutif pendiri, yang terdiri dari para pemimpin dengan pengalaman luas di bidang diplomasi, pembangunan, infrastruktur, dan strategi ekonomi. Para anggota yang ditunjuk adalah:
Menteri Luar Negeri AS Marco RubioUtusan khusus Trump untuk Timur Tengah Steve WitkoffMenantu Trump, Jared Kushner Mantan PM Inggris Tony BlairMiliarder sekaligus CEO Apollo Global Management Marc RowanPresiden Bang Dunia Ajay BangaWakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert GabrielDalam pernyataan yang sama Gedung Putih menyatakan, "Untuk menegakkan keamanan, menjaga perdamaian, dan membangun lingkungan yang bebas dari terorisme secara berkelanjutan, Mayor Jenderal Jasper Jeffers telah ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF). Dalam peran ini, ia akan memimpin operasi keamanan, mendukung proses demiliterisasi menyeluruh, serta memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan dan material rekonstruksi secara aman."
Negara Lain yang Bergabung
Selain delapan negara, termasuk Indonesia, negara lain yang sudah bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza seperti dikutip dari Associated Press adalah:
Armenia
Azerbaijan
Bahrain
Belarus
Hungaria
Kazakhstan
Kosovo
Maroko
Uzbekistan
Vietnam
Sejumlah negara seperti Rusia, Inggris, China, Singapura, Jerman dan beberapa lainnya mengonfirmasi telah menerima ajakan untuk bergabung, namun sejauh ini belum mengumumkan keputusan mereka. Adapun Prancis telah menyatakan menolak ajakan Trump.