Indonesia Bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza Buatan Trump, Siapa Saja Negara Lainnya?

Konfirmasi atas bergabungnya Indonesia diketahui dari pernyataan bersama dengan tujuh negara lainnya. Berikut selengkapnya.

oleh Khairisa FeridaDiterbitkan 22 Januari 2026, 10:18 WIB
Dewan ini bertugas mendukung administrasi, rekonstruksi, hingga pemulihan ekonomi Jalur Gaza sesuai 20 poin rencana perdamaian Trump untuk mengakhiri perang yang oleh banyak pihak disebut sebagai genosida Israel terhadap warga Palestina. Tampak dalam foto, para pengungsi Palestina hidup di tengah reruntuhan rumah dan bangunan yang hancur akibat serangan militer Israel selama lebih dari dua tahun di wilayah Gaza, di kamp pengungsi Jabalia, di bagian utara Jalur Gaza pada Sabtu 17 Januari 2026. (Omar AL-QATTAA/AFP)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengumumkan bahwa Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

"Para Menteri Luar Negeri Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hasyimiyah Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian," sebut Kemlu RI mengawali pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada Kamis (22/1/2026).

"Para Menteri mengumumkan keputusan bersama negara-negara mereka untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Setiap negara akan menandatangani dokumen keanggotaan sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur lain yang relevan di masing-masing negara."

Pada akhir pernyataan disebutkan, "Para Menteri menegaskan kembali dukungan negara-negara mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump, serta menegaskan kembali komitmen mereka untuk mendukung pelaksanaan mandat Dewan Perdamaian sebagai suatu administrasi transisi, sebagaimana diatur dalam Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza dan disahkan melalui Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2803. Mandat tersebut bertujuan untuk mengonsolidasikan gencatan senjata permanen, mendukung rekonstruksi Gaza, serta memajukan perdamaian yang adil dan berkelanjutan yang berlandaskan pada hak rakyat Palestina atas penentuan nasib sendiri dan pembentukan negara, sesuai dengan hukum internasional, sehingga membuka jalan menuju keamanan dan stabilitas bagi seluruh negara dan rakyat di kawasan."

Apa Itu Dewan Perdamaian Gaza?

Menurut Trump, Dewan Perdamaian Gaza dirancang untuk mengawasi pembentukan pemerintahan teknokrat Palestina yang masih akan dibentuk, sekaligus memantau proses rekonstruksi di Jalur Gaza. Tampak dalam foto, para pengungsi Palestina hidup di tengah reruntuhan rumah dan bangunan yang hancur akibat serangan militer Israel selama lebih dari dua tahun di wilayah Gaza, di kamp pengungsi Jabalia, di bagian utara Jalur Gaza pada Sabtu 17 Januari 2026. (Omar AL-QATTAA/AFP)

Gedung Putih dalam pernyataannya di situs web resminya pada 16 Januari menyebutkan Dewan Perdamaian akan memainkan peran esensial dalam pelaksanaan seluruh 20 poin rencana Trump—sebuah kerangka kebijakan komprehensif yang mencakup penghentian konflik dan stabilisasi keamanan, respons kemanusiaan darurat, rekonstruksi Gaza, pemulihan tata kelola, pembangunan ekonomi, serta rekonsiliasi dan perdamaian berkelanjutan—dengan menyediakan pengawasan strategis, memobilisasi sumber daya internasional, serta memastikan akuntabilitas selama Gaza bertransisi dari konflik menuju perdamaian dan pembangunan. 

"Untuk mengoperasionalkan visi Dewan Perdamaian—di bawah kepemimpinan Presiden Donald J. Trump selaku Ketua—telah dibentuk Dewan Eksekutif pendiri, yang terdiri dari para pemimpin dengan pengalaman luas di bidang diplomasi, pembangunan, infrastruktur, dan strategi ekonomi. Para anggota yang ditunjuk adalah:

  • Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio
  • Utusan khusus Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff
  • Menantu Trump, Jared Kushner 
  • Mantan PM Inggris Tony Blair
  • Miliarder sekaligus CEO Apollo Global Management Marc Rowan
  • Presiden Bang Dunia Ajay Banga
  • Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel

Dalam pernyataan yang sama Gedung Putih menyatakan, "Untuk menegakkan keamanan, menjaga perdamaian, dan membangun lingkungan yang bebas dari terorisme secara berkelanjutan, Mayor Jenderal Jasper Jeffers telah ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF). Dalam peran ini, ia akan memimpin operasi keamanan, mendukung proses demiliterisasi menyeluruh, serta memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan dan material rekonstruksi secara aman."

 

Negara Lain yang Sudah Gabung

Dalam tugasnya, NCAG akan bertanggung jawab kepada Dewan Perdamaian Gaza. Tampak dalam foto, seorang anak laki-laki Palestina yang mengungsi dan hidup di antara reruntuhan rumah dan bangunan yang hancur akibat serangan militer Israel selama lebih dari dua tahun di wilayah Gaza, menyeret kontainer berisi air di kamp pengungsi Jabalia, di bagian utara Jalur Gaza pada Sabtu 17 Januari 2026. (Omar AL-QATTAA/AFP)

Selain delapan negara, termasuk Indonesia, negara lain yang sudah bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza seperti dikutip dari Associated Press adalah:

  • Armenia
  • Azerbaijan
  • Bahrain
  • Belarus
  • Hungaria
  • Kazakhstan
  • Kosovo
  • Maroko
  • Uzbekistan
  • Vietnam

Sejumlah negara seperti Rusia, Inggris, China, Singapura, Jerman dan beberapa lainnya mengonfirmasi telah menerima ajakan untuk bergabung, namun sejauh ini belum mengumumkan keputusan mereka. Adapun Prancis telah menyatakan menolak ajakan Trump.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya