Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia menargetkan layanan pembayaran digital QRIS bisa menembus dua negara Asia Timur pada awal 2026. China dan Korea Selatan diproyeksikan menjadi mitra terbaru dalam implementasi QRIS lintas negara, sehingga masyarakat Indonesia dapat bertransaksi langsung tanpa perlu menukar mata uang tunai saat bepergian.
"Dalam waktu dekat mudah-mudahan sebelum triwulan I (2026) kita sudah bisa implementasi dengan Tiongkok dan juga Korea Selatan," kata Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam Konferensi Pers RDG BI, Rabu (21/1/2026).
Advertisement
Ia menyampaikan bahwa proses integrasi dengan sistem pembayaran di kedua negara tersebut sudah berada pada tahap lanjutan. Ia berharap implementasi dapat dilakukan sebelum kuartal I-2026 berakhir.
"Kita seperti diketahui sedang melakukan diskusi yang intens dengan India dan kemungkinan nanti juga dengan beberapa negara lainnya," ujarnya.
Menurutnya, kehadiran QRIS di China dan Korea Selatan akan memperluas kemudahan transaksi digital bagi pelaku usaha maupun wisatawan. Dengan konektivitas ini, pembayaran ritel lintas negara diharapkan semakin efisien dan aman.
Target BI Lainnya
BI pun menargetkan pada 2026 volume transaksi menembus 17 miliar, dengan dukungan 45 juta merchant, 60 juta pengguna, serta konektivitas QRIS di delapan negara.
"Target pengguna QRIS di 2026 itu 17 miliar transaksi dan 8 negara untuk cross border, lalu 45 juta merchant yang menerima QRIS dan 60 juta pengguna QRIS," ujar Filianingsih.
QRIS hingga MBG, Menlu Sugiono Beberkan Capaian Diplomasi Ekonomi Indonesia
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 menegaskan bahwa diplomasi ekonomi menjadi inti dari diplomasi yang dilakukan Indonesia.
"Salah satu ciri yang paling menonjol dari dunia saat ini adalah semakin kaburnya batas antara ekonomi dan keamanan. Kebijakan perdagangan, investasi, dan teknologi semakin sering digunakan sebagai instrumen geopolitik. Weaponization of economic policies is a sign of our time today. Dan dalam kenyataan baru ini, kekuatan ekonomi suatu negara tidak lagi semata diukur dari angka pertumbuhannya, namun juga dari kemampuannya untuk bertahan dan beradaptasi sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia juga tidak kebal terhadap realitas ini," tutur Sugiono dalam pidatonya di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Rabu (14/1/2025).
"Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, diplomasi ekonomi diarahkan untuk pertumbuhan dan juga ketahanan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, saya menegaskan bahwa diplomasi ekonomi menjadi inti dari diplomasi yang Indonesia lakukan di tengah perlambatan ekonomi global... Indonesia hadir dengan fondasi yang kokoh dengan angka pertumbuhan yang berada di atas rata-rata dunia, dengan inflasi yang terkendali, surplus perdagangan, dan tingkat realisasi investasi yang tetap tinggi."
Untuk mempertahankan peran aktif Indonesia di panggung global, kata Sugiono, Indonesia harus mampu mengamankan masa depannya sendiri.
"Di sinilah kemandirian ekonomi menjadi sesuatu yang krusial untuk mengurangi kerentanan yang sistemik, Indonesia berkontribusi memperkuat financial inclusion termasuk melalui mekanisme inovatif seperti QRIS. Berkat upaya diplomasi kita, QRIS telah memfasilitasi transaksi lintas batas di berbagai negara seperti Thailand, Malaysia, Tiongkok, dan Jepang. Kementerian Luar Negeri berkomitmen penuh untuk terus mendukung agenda-agenda ini," beber Menlu Sugiono.
Direktorat Jenderal Baru di Kementerian Luar Negeri
Sepanjang tahun 2025, Sugiono menyatakan bahwa Indonesia menyepakati tiga perjanjian kerja sama ekonomi dengan Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union.
"Kita juga akan menyelesaikan CEPA dengan Uni Eropa, Referential Trade Agreement dengan Mauritius, dan memastikan implementasi upgrade ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0 dan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement, serta mendorong kerja sama perdagangan dengan mitra-mitra baru di wilayah Afrika seperti Rwanda," ujarnya.
"Diversifikasi mitra ini dilakukan dengan satu kesadaran untuk mengurangi risiko atau de-risking dari gejolak dan perlambatan ekonomi yang dihadapi oleh mitra-mitra tradisional, termasuk seperti yang kita lakukan pada saat kita bergabung dengan BRICS. Kita juga mendorong pengembangan industri nasional yang berkelas dunia melalui investasi yang ditopang dengan ease of doing business."
Pada akhir tahun lalu, ungkap Sugiono, Kementerian Luar Negeri RI telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Perindustrian dan Himpunan Kawasan Industri.
"Dengan kesepahaman ini diharapkan upaya perwakilan-perwakilan Republik Indonesia dalam mengundang dan menarik arus investasi ke dalam negeri akan menjadi lebih terarah dan lebih efisien bagi para calon investor, yang keseluruhannya merupakan bagian dari diplomasi ekonomi yang berorientasi pada value creation guna mendukung pertumbuhan ekonomi seperti yang sudah ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto," jelas Menlu RI.
"Tentunya kita memerlukan strategi yang jelas dan dukungan institusional yang kuat. Atas dasar inilah, saya menginisiasi pembentukan Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan untuk menegaskan peran Kementerian Luar Negeri RI sebagai strategic enabler dan dalam melakukan debottlenecking berbagai isu ekonomi yang krusial, sehingga dengan demikian, diplomasi ekonomi Indonesia dapat menjadi aksi kolektif yang terukur dan terarah dalam memperjuangkan kepentingan nasional."