Liputan6.com, Jakarta - Peneliti CORE Indonesia sekaligus Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Andreas Santosa mengingatkan Pemerintah Indonesia agar berjaga-jaga menghadapi El Nino. Lantaran, La Nina kerap memberikan hasil panen baik tapi berbanding terbalik dengan El Nino.
"Di manapun data saya mau pelajari sejarah produksi padi 30 tahun terakhir, kalau La Nina produksi pasti naik. Tapi kalau El Nino produksi pasti turun,” ujarnya dalam forum diskusi, di CORE Indonesia, Selasa (20/1/2026).
Advertisement
Andreas mengemukakan, El Nino akan terjadi dalam durasi hingga satu tahun. Persisnya, dimulai pertengahan tahun 2026 hingga pertengahan tahun 2027.
"Perhitungan berbagai lembaga internasional, kita akan mengalami El Nino mulai bulan Juni-Juli ini. Dan berapa lama El Ninonya? 1 tahun sampai Juli tahun 2027,” ucapnya.
Ia menguraikan, sejumlah langkah untuk mengatasi kondisi tersebut. Apalagi, produksi beras diperkirakan akan mengalami penurunan hingga 5 persen.
Langkahnya harus mengutamakan perbaikan tata kelola pangan. Kemudian, pemerintah wajib menyiapkan kebijakan yang lebih berbasis fakta, termasuk dalam membaca data produksi dan kebutuhan pasokan.
Selanjutnya, pemerintah harus selalu membaca informasi cuaca yang akurat untuk menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan dan upaya mitigasi. Pasalnya, ia menemukan adanya perbedaan informasi yang disajikan dari BMKG dan lembaga internasional terkait kondisi iklim.
"BMKG barusan minggu lalu, bahwa iklim 2026 baik-baik saja. Iklimnya normal. Bisa dibayangkan lembaga sekelas BMKG, padahal seluruh lembaga internasional terkait dengan cuaca menyatakan bahwa tahun 2026 El Nino,” jelasnya.
Langkah pamungkas, Andreas menyarankan agar kesiapan infrastruktur air hingga penguatan produksi perlu menjadi prioritas. Secara khusus, penyediaan pompa hingga pembangunan sumur dalam apalagi untuk daerah yang jauh dari sumber air.
Belajar dari Thailand, Berasnya Harus Dikelola Tak Hanya Ditumpuk
Sebelumnya, Peneliti CORE Indonesia sekaligus Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Andreas Santosa mengingatkan pemerintah untuk mengelola stok beras agar tidak menjadi kerugian negara.
Andreas mengatakan, Thailand pernah berada dalam kondisi serupa ketika Perdana Menteri Yingluck Shinawatra disebut membuat stok beras Thailand menumpuk hingga 15,5 juta ton.
"Dan ini memukul ekspor beras Thailand, sehingga negara rugi USD8 miliar. Ini nanti kami ingatkan lagi, ini negara (Indonesia) nanti ada potensi rugi besar ini, si Bulog,” katanya dalam diskusi di CORE Indonesia, Selasa (20/1/2026).
Maka dari itu, lanjut Andreas, agar tidak memberikan kerugian, pemerintah perlu melakukan perhitungan pelepasan yang matang. Secara khusus, ia menekankan pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam mengelola cadangan beras sehingga tidak terjebak pada kebijakan stok besar.
Stok Awal Tahun
Andreas menyoroti, stok awal tahun Bulog yang menurutnya sudah cukup besar dengan 3,36 juta ton. Belum lagi, kini pemerintah masih berambisi menambah stok hingga 7 juta ton.
Untuk itu, Andreas berharap, Bulog bisa secara mandiri menghitung strategi pengelolaan stok secara profesional tanpa intervensi kepentingan lain di luar fungsi stabilisasi pangan. Alhasol, stok bisa dikelola untuk menjaga stabilitas harga serta pasokan dan tanpa menciptakan pemborosan fiskal.
"Bukan kemudian Bulog ditimbun beras sedemikian besar, enggak tahu cara menjualnya, melepaskannya,” ujar dia.