Liputan6.com, Jakarta - Industri gelas kaca dan keramik nasional mendorong pemerintah segera memastikan stabilitas pasokan energi, khususnya pasokan gas melalui kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), guna menjaga keberlanjutan usaha dan daya saing sektor tersebut.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Gelas Kaca Indonesia (APGI), Henry Sutanto, menyampaikan bahwa telah terjadi keterbatasan gangguan pasokan gas yang melanda kawasan industri di Jawa Timur sejak awal 2026, yang memberikan dampak langsung terhadap operasional anggota asosiasi.
Advertisement
“Dari 17–21 Januari 2026 tidak ada kuota sama sekali. Lalu 22 Januari hingga 1 Februari kuota hanya 46 persen. Ini sangat mengganggu operasi pabrik,” kata Henry, dikutip dari Antara, Senin (19/1/2026).
Ia menegaskan bahwa industri gelas kaca sangat membutuhkan pasokan gas yang stabil dan berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI), Edy Suyanto menilai kondisi tersebut berpotensi menghambat momentum pemulihan industri keramik pada 2026.
Menurut dia, industri keramik menargetkan utilisasi produksi 80 persen dan ekspansi kapasitas yang cukup besar pada tahun ini. Menurutnya, gangguan pasokan energi yang berkepanjangan bakal melemahkan daya saing industri dalam negeri dan membuka peluang semakin besarnya penetrasi produk impor.
Pihaknya, kata dia, menyiapkan rencana investasi baru senilai Rp5 triliun pada 2026 sebagai upaya memacu peningkatan kapasitas dan membuka lapangan kerja. Dari sisi kapasitas, ASAKI memproyeksikan kapasitas terpasang ubin keramik nasional terus meningkat.
Pada 2026, kapasitas terpasang diperkirakan mencapai 672 juta meter persegi per tahun, meningkat menjadi 701 juta meter persegi per tahun pada 2027, dan menyentuh 720 juta meter persegi per tahun pada 2029.
Kuota gas yang diterima pelaku usaha berada jauh di bawah kebutuhan operasional normal, bahkan pada hari-hari tertentu tidak tersedia sama sekali.
Kondisi tersebut, lanjutnya memicu kekhawatiran akan terganggunya utilisasi pabrik, meningkatnya biaya produksi, serta melemahnya daya saing industri nasional.
Realisasi Kuota Harga Gas Bumi Tertentu
Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), Yustinus Gunawan, menegaskan bahwa rendahnya realisasi kuota Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) berpotensi menghambat pertumbuhan industri secara signifikan.
Ia menyebut, dua persoalan utama yang terus berulang, yakni kuota gas yang tidak sesuai alokasi serta pemberitahuan yang kerap dilakukan secara mendadak sehingga menimbulkan ketidakpastian.
Sebelumnya, pemerintah sudah memutuskan untuk tujuh kelompok industri tetap mendapatkan subsidi gas industri melalui kebijakan HGBT.
Program HGBT merupakan program pemerintah untuk memberikan harga gas murah di bawah 6,5-7 dolar AS per MMBTU.
Tujuh sektor penerima Program HGBT saat ini adalah pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.
Industri Keramik Bidik Investasi Rp 5 Triliun di 2026, Utilitas Produksi Capai 80%
Sebelumnya, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) optimistis industri keramik nasional akan mengalami rebound signifikan pada tahun 2026. Ketua Umum ASAKI, Edy Suyanto, menargetkan utilisasi produksi mencapai 80%, tertinggi dalam satu dekade terakhir.
Optimisme ini didorong oleh kombinasi kebijakan pemerintah yang pro-industri, peningkatan kapasitas produksi, serta prospek pertumbuhan konsumsi domestik yang masih sangat besar.
“Target ini realistis dengan catatan dukungan kebijakan pemerintah tetap konsisten dan persoalan struktural industri segera diselesaikan,” ujar Edy Suyanto di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
ASAKI menilai kebangkitan industri keramik tak lepas dari berbagai kebijakan strategis pemerintah, antara lain, Penerapan Bea Masuk Antidumping dan Safeguard Keramik, SNI wajib untuk produk keramik, Program pembangunan 3 juta unit rumah, Insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sektor properti, Penurunan suku bunga perbankan, serta Program FLPP sebanyak 350.000 unit rumah. Kebijakan tersebut diyakini mampu mendongkrak permintaan keramik domestik secara signifikan.
ASAKI memproyeksikan kapasitas terpasang ubin keramik nasional akan terus meningkat. Pada 2026, Asaki memproyeksi kapasitas terpasang keramik akan menyentuh 672 juta meter persegi per tahun, pada 2027 akan mencapai 701 juta meter persegi per tahun, sedangkan di 2029 mencapai 720 juta meter persegi per tahun.
Namun demikian, tingkat konsumsi keramik per kapita Indonesia masih relatif rendah. Pada 2029, konsumsi diperkirakan baru mencapai 2,5 meter persegi per kapita, jauh tertinggal dibandingkan, China & Vietnam: ±4 meter persegi per kapita, Malaysia & Thailand: 3–3,5 meter persegi per kapita.
“Artinya, ruang ekspansi industri keramik nasional masih sangat besar,” tegas Edy.
Tantangan Krusial
Di balik optimisme tersebut, ASAKI mencatat sejumlah tantangan krusial yang membutuhkan perhatian serius pemerintah antara lain; pertama, Krisis Pasokan Gas Industri. Industri keramik di Jawa Barat hanya menerima sekitar 60% pasokan gas, sementara Jawa Timur 50–55%, sesuai HGBT USD 7/MMBTU.
Kekurangannya harus ditebus dengan harga surcharge mahal hingga USD 15,4/MMBTU, yang menekan daya saing dan utilisasi produksi.
Kedua, Lonjakan Impor Keramik. Berdasarkan data Asaki sepanjang 2025, impor keramik melonjak drastis, India naik 55%, Vietnam 32%, dan Malaysia melonjak 210%.
"Kami akan bekerja sama dengan KADI untuk menginisiasi penyelidikan dumping terhadap India pada semester I 2025, serta menelusuri dugaan transhipment produk China melalui Malaysia," ungkapnya.
Tantangan Ketiga, Masalah Bahan Baku Tanah Liat. Menurut Edy, pencabutan izin tambang di Jawa Barat menyebabkan gangguan pasokan bahan baku utama industri keramik.
Keempat, Usulan Pemindahan Pintu Masuk Impor. ASAKI mendorong percepatan kebijakan pemindahan pelabuhan masuk impor ke luar Pulau Jawa guna melindungi industri domestik.