Liputan6.com, Jakarta - Indonesia disebut sedang berada di persimpangan penting dalam lanskap ekonomi-politik pada 2026. Di mana, ada peluang terbuka lebar yang berasal dari bonus demografi, stabilitas politik dan keamanan serta agenda strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan. Namun, dinamika geopolitik global yang kian tidak pasti membayangi gambaran optimisme tersebut.
Hal itu disampaikan Burhanuddin Abdullah, Board of Advisors Prasasti, dalam Opening Remarks Prasasti Luncheon Talk 2026 bertajuk “Navigasi Perekonomian dalam Ketidakpastian Global”, pekan lalu.
Advertisement
Burhanuddin menyatakan, meskipun situasi global terus bergerak dinamis, menantang dan menciptakan tekanan, posisi ekonomi Indonesia relatif terjaga dengan pertumbuhan di kisaran 5 persen.
Dia berharap angka tersebut dapat terdongkrak pada 2026, dengan syarat pemerintah serius melakukan pembenahan struktural. “Pertumbuhan ekonomi sangat terkait dengan efisiensi,” ujar Burhanuddin.
Menurutnya, sejumlah isu krusial perlu dikaji secara mendalam, antara lain ketenagakerjaan, pemanfaatan teknologi, serta kompleksitas regulasi yang dinilai sudah terlalu berlebihan.
Kompleksitas regulasi ini menjadi persoalan serius yang menghambat investasi, terutama investor asing.
Dia mengungkapkan, Indonesia saat ini memiliki sekitar 67 ribu aturan, mulai dari 1.800 undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, hingga regulasi teknis lainnya.
Kondisi tersebut dinilai menciptakan ketidakpastian hukum dan mengganggu iklim usaha. Pemerintah, kata dia, berniat menyederhanakan regulasi agar dunia usaha kembali bergerak lebih efisien.
Alat Pacu Pertumbuhan
Burhanuddin juga menekankan pentingnya digitalisasi sebagai salah satu alat pacu pertumbuhan ekonomi dengan efisiensi modal yang jauh lebih baik.
Riset Prasasti pada 2025 menunjukkan, digitalisasi terbukti mampu menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia dari 6,5 menjadi 4,3, yang berarti efisiensi penggunaan modal semakin baik.
ICOR adalah rasio yang mengukur tambahan modal (investasi) yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit tambahan output pertumbuhan ekonomi. Prinsipnya, ICOR rendah berarti investasi lebih efisien. Data menunjukkan, sektor ekonomi digital memiliki skor ICOR yang jauh lebih rendah dibandingkan sektor lainnya.
4 Penelitian Utama
Senada dengan itu, Research Director Prasasti, Gundy Cahyadi, memaparkan bahwa dalam lima hingga enam bulan terakhir, Prasasti telah menyelesaikan empat penelitian utama.
Riset tersebut mencakup ekonomi digital yang mendukung Kementerian Bappenas, sistem administrasi dan kepresidenan, penelitian di dua special economic zone di Jawa Tengah yang menciptakan lapangan kerja baru, serta kajian tentang sistem perpajakan Indonesia. “Kami tidak ingin riset hanya berhenti sebagai riset,” kata Gundy.
Menurutnya, hasil penelitian Prasasti diarahkan untuk menjadi kerja bersama pemerintah agar berdampak langsung pada kebijakan publik.