Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apksindo) berharap kepada pemerintah untuk melakukan upaya percepatan hulurisasi di sektor sawit pada 2026.
Tujuannya untuk mendukung program hilirisasi sawit untuk upaya mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Advertisement
Ketua Umum Apksindo Gulat M.E. Manurung mengatakan, untuk sektor hulu idnustri sawit tersebut, menjadi jaul tertinggal dari sektor hilir sehingga diperlukannya upaya optimalisasi guna mengejar ketertinggalan tersebut.
"Penguatan sektor hulu dan tata kelola menjadi kunci dari suksesnya hilirisasi sawit yang dicanangkan Presiden Prabowo pada RPJMN dalam rangka pertumbuhan ekonomi 8 persen," ujar Gulat, dikutip dari Antara, Kamis (15/1/2026).
Menurutnya, penguatan pada sektor hulu dan tata kelola tersebut meliputi revitalisasi kelembagaan kelapa sawit untuk rangka harmonisasi kebijakan dan juga penguatan tata kelola hulu hilir kelapa sawit secara terintegrasi.
"Lalu, penerapan yang dilaakukan adalah data tunggal kelapa sawit nasional sebgai hasil dari konsolidasi seluruh data sawit dalam sistem terpadu, pembentukannya bursa tunggal COP untuk mendapatkan harga acuan yang lebih adik, kredibel, akun tabel," kata Gulat.
Pusat dari riset sawit terpadu, lanjut dia, sebagian hasil dari kondolidasi seluruhnya untuk peningkatan pada produktivitas dan diversifikasi produk turunan, percpepatan untuk penataan tenurial dalam wukawasan hutan untuk perkebunan sawit.
Urgensi Pembentukan Badan Otoritas Sawit Indonesia
Menurut Gulat, berbagai kajian akademis, FGD, konsultasi dengan lintas kementerian dan pelaku usaha telah dilakukan.
"Dan kesemuanya mempunyai keselarasan pandangan urgensi optimalisasi tata kelola sawit Indonesia dengan mengedepankan kepentingan nasional, berkeadilan dan sebagai upaya mengkonsolidasikan kekuatan bangsa," terang dia.
Hal itu menjadi dapat dicapai melalui pembentukan satu kelembagaan atau Badan yag mampu mensinergikan tata kelola swit secara teropadu hulu-hilir.
Pembentukan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI) atau badan sejenis tersebut sangat penting untuk menjaga kelapa sawit sebagai komoditas strategi dalam pembangunan nasional.
Lalu, komoditas strategi dalam pembangunan nasional serta capaiannya pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan memberikan manfaat yang besar untuk kemakmuran rakyat.
Mendesaknya Pembentukan Entitas Tunggal Pengelola Sawit Nasional
Gulat menyampaikan, pembentukan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI) atau badan sejenis menjadi semakin mendesak sebagai entitas pengelola yang berfungsi menghimpun dan mensinergikan data produksi, konsumsi, perizinan, dan keberlanjutan sawit secara nasional.
"Lembaga ini memegang mandat besar untuk menjamin konsistensi regulasi dan kebijakan pemerintah.
Hal ini diperlukan untuk mengawal visi besar transformasi industri sawit, yakni mengubah paradigma sawit dari yang sebelumnya hanya dianggap sebagai komoditas ekspor penghasil devisa, menjadi pilar utama penopang kedaulatan energi serta ketahanan pangan bangsa.
"Tanpa adanya satu komando pengelolaan yang terintegrasi, transisi strategis menuju kemandirian energi nasional tersebut dikhawatirkan akan sulit berjalan secara efektif dan efisien," tutup Gulat.