Liputan6.com, Jakarta - Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Taman Nasional Komodo (TN Komodo) di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), mencapai angka fantastis pada tahun 2025.
Pendapatan tersebut melonjak hingga Rp 100,198,880,000 atau hampir dua kali lipat dari capaian tahun sebelumnya, yang hanya sekitar Rp 53 miliar. Sayangnya, seluruh pendapatan tersebut disetor langsung ke Kementerian Keuangan, sehingga Pemerintah Daerah (Pemda) Manggarai Barat tidak mendapatkan bagian sedikitpun meskipun telah mengajukan permohonan bagi hasil. Kepala Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) Hendrikus Rani Siga alias Hengki mengungkapkan, capaian PNBP tahun ini jauh melampaui target yang ditetapkan Kementerian Kehutanan sebesar Rp 57 miliar.
Advertisement
Pendapatan tersebut diperoleh dari pungutan tiket masuk bagi 432.217 wisatawan yang berkunjung ke kawasan TN Komodo sepanjang tahun 2025, serta pungutan aktivitas wisata lain seperti penggunaan drone dan pembuatan film di dalam kawasan.
"Peningkatan PNBP tidak didominasi oleh kenaikan jumlah kunjungan wisatawan, melainkan tiga faktor utama," jelas Hengki, Selasa (13/1/2026). "Kesadaran wisatawan membeli tiket meningkat, ditambah dengan kemudahan sistem baru dan penyesuaian tarif beberapa komponen PNBP," sambungnya.
Kunjungan Meningkat
Dari sisi kunjungan wisatawan, terdapat peningkatan sebanyak 98.011 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, sebanyak 432.217 wisatawan mengunjungi destinasi yang menjadi habitat satwa langka komodo itu, naik dari 334.206 orang pada tahun sebelumnya.
Kunjungan tetap didominasi wisatawan mancanegara sebanyak 340.048 orang, sisanya merupakan wisatawan domestik.
"Kenaikan PNBP dari faktor peningkatan kunjungan wisatawan tidak signifikan," jelas Hengki.
Ajukan Bagi Hasil
Sementara itu, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengaku telah menyampaikan permintaan bagi hasil PNBP TN Komodo kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat kunjungan kerja ke Labuan Bajo belum lama ini.
"Kami sangat berharap bisa mendapatkan bagian dari PNBP tersebut. Saat ini, Pemda hanya menghadapi tantangan dari keberadaan TN Komodo, salah satunya persoalan sampah, namun tidak mendapatkan bagian pendapatan dari destinasi wisata yang menjadi andalan daerah ini," ujar Edi Endi.
Dia menambahkan, permasalahan seperti pengelolaan sampah seringkali menjadi beban bagi Pemda, padahal terkait dengan pendapatan dari TN Komodo tidak ada distribusi yang diberikan kepada daerah.