Liputan6.com, Bandung - Perdebatan mengenai teknologi mana yang paling efektif menekan emisi karbon di Indonesia menemukan perspektif baru. Riset terbaru Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyimpulkan dari sisi efektivitas biaya (cost-effectiveness), insentif untuk mobil Hybrid (HEV) jauh lebih efisien bagi kantong negara ketimbang mobil listrik murni (BEV).
Peneliti Senior LPEM FEB UI, Riyanto, memaparkan perhitungan 'biaya per gram CO2'. Hasilnya, setiap Rupiah insentif yang dikeluarkan pemerintah untuk mobil Hybrid mampu mengurangi emisi karbon lebih banyak dibandingkan insentif untuk BEV.
Advertisement
"Untuk HEV, pemerintah memang memberikan insentif, tapi penerimaan pajaknya masih lebih tinggi dibandingkan nilai insentif yang dilepas. Sementara pada BEV, pengorbanan pemerintah relatif lebih besar," papar Riyanto dalam Media Workshop di Bandung, Jumat (9/1/2026).
Data riset menunjukkan, populasi kendaraan elektrifikasi (xEV) yang didominasi Hybrid dan BEV telah berhasil mengurangi konsumsi BBM bersubsidi (Pertalite) hingga 18,8% pada 2025.
"Untuk HEV, meski pemerintah juga mengorbankan potensi pajak sekitar Rp 4 triliun, penerimaan riil yang didapat masih mencapai sekitar Rp 7 triliun. Dengan kata lain, hybrid masih memberikan kontribusi bersih yang lebih positif terhadap kas negara," ujar Riyanto.
Ia menyarankan pemerintah tidak "alergi" memberikan dukungan pada Hybrid. Kalau tujuannya murni kurangi emisi dan hemat subsidi BBM dengan anggaran terbatas, Hybrid adalah juara efisiensinya. Kebijakan pemerintah harus netral teknologi, yang penting target emisinya tercapai dengan biaya termurah.
Banjir Insentif Mobil Listrik Impor Justru Gerus PDB
Niat pemerintah mendorong adopsi kendaraan listrik (EV) melalui berbagai insentif fiskal ternyata menyimpan dampak sampingan bagi perekonomian nasional. Studi LPEM FEB UI menunjukkan bahwa program Kendaraan Rendah Emisi (LCEV) periode 2021-2025 justru berkorelasi dengan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja.
Dalam simulasinya, Peneliti Senior LPEM FEB UI, Riyanto, mengungkapkan bahwa program LCEV saat ini menyebabkan potensi kehilangan (loss) PDB berkisar antara Rp 553 miliar hingga Rp 8,8 triliun dibandingkan skenario tanpa program tersebut. Tak hanya itu, penyerapan tenaga kerja di sektor otomotif juga berkurang antara 965 hingga 15.000 orang.
Mengapa insentif justru bikin ekonomi kontraksi? Karena insentif saat ini terlalu memanjakan produk impor utuh (CBU), khususnya mobil listrik baterai (BEV). Nilai tambahnya lari ke luar negeri, sementara produksi mobil konvensional (ICE) dalam negeri yang padat karya justru menurun.
Data berbicara, impor mobil listrik utuh (CBU) melonjak drastis dari hanya 4% pada 2022 menjadi 64% pada periode Januari-Mei 2025. Sementara itu, kandungan lokal (TKDN) mobil listrik masih minim.
Karpet merah berupa bea masuk 0% dan PPnBM 0% untuk produk yang mayoritas komponennya masih asing, membuat industri komponen lokal tidak tumbuh. Secara tidak langsung, Indonesia 'mensubsidi' industri negara lain.
Riyanto menyarankan pemerintah segera mengubah haluan kebijakan insentif. Fokus insentif perlu digeser bukan lagi sekadar untuk penjualan unit, tapi harus berbasis pada lokalisasi komponen. Siapa yang bikin pabrik dan pakai komponen lokal, itulah yang harusnya dapat insentif terbesar.