Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Bun Joi Phiau mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menghentikan kegiatan tambal sulam dalam penanganan longsor di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat (Jabar) untuk menekan penumpukan limbah.
Tumpukan sampah yang kian menggunung menyebabkan kapasitas daya tampung lokasi semakin menyempit.
Advertisement
Tambal sulam merupakan solusi yang digunakan untuk memperbaiki sesuatu secara tidak menyeluruh atau hanya mengganti bagian-bagian yang bermasalah saja. Sehingga risiko kembali rusak rawan terjadi.
"Ini tidak bisa lagi hanya sekadar memperbaiki tembok, membangun turap, memindahkan tumpukan-tumpukan sampah di sana ketika longsor seperti itu. Mau diapakan juga TPST tersebut kondisinya sudah nyaris penuh," kata Bun Joi, melansir Antara, Selasa (13/1/2026).
Sebelumnya, di tempat ini telah terjadi longsor sampah sebanyak tiga kali, dengan rentang waktu bulan Mei hingga Desember tahun lalu.
Menurut Bun Joi, kondisi ini menunjukkan masalah yang kian kompleks. Sehingga, tambal sulam bukanlah alternatif penyelesaian yang efektif, karena sewaktu-waktu longsor bisa saja terjadi kembali.
Ia menilai, masalah ini harus diatasi dari hulunya terlebih dahulu, yakni dari pengelolaan sampah di Ibu Kota sebelum dikirim ke pembuangan akhir TPST Bantar Gebang.
"Masalahnya ini ada di hulu. Kita memang belum dapat mengelola sampah kita sedemikian rupanya, sehingga yang dikirim ke TPST Bantar Gebang juga bisa berkurang," kata Bun.
Setengah Wilayah DKI Jakarta Belum Punya TPS3R
Bun mengatakan, masalah sampah ini dapat diatasi dengan menerapkan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di masing-masing wilayah sebelum dikirim ke TPST Bantar Gebang.
Menurutnya, fasilitas TPS3R efektif mengurangi jumlah sampah yang harus dikirim ke TPST Bantar Gebang secara signifikan. Namun, ia menyayangkan di wilayah DKI Jakarta masih kekurangan TPS3R.
Hingga menjelang akhir tahun, kata Bun, TPS3R hanya terdapat di 20 titik saja. Ini artinya masih setengah bagian dari DKI Jakarta yang belum memiliki TPS3R.
"Sampai dengan November tahun lalu, fasilitas TPS3R hanya ada di 20 titik saja. Padahal idealnya, fasilitas tersebut harus ada di masing-masing kecamatan, Jakarta," tegas Bun.
Kondisi ini dinilai menghambat proses penanggulangan sampah. Tanpa TPS3R yang merata, beban pengelolaan sampah akan semakin berat, dan tetap bertumpu pada TPST Bantar Gebang.
Oleh karena itu, Bun mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat pembangunan TPS3R secara merata agar pengelolaan sampah lebih berkelanjutan dan tidak menimbulkan krisis di masa mendatang.
Upaya Perbanyak Bank Sampah dan BPS
Selain TPS3R, Bun juga mendorong untuk menambah Bank Sampah dan Badan Pengelolaan Sampah (BPS) untuk mengurangi jumlah limbah.
"Kami juga mendorong agar Pemprov DKI membentuk lebih banyak lagi Bank Sampah dan BPS di tingkat Rukun Warga (RW)," ucap Bun.
"Dengan demikian, besar harapannya kita bisa terus mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang di masa depan," lanjutnya.
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menyebutkan, hingga saat ini Jakarta telah menghasilkan sampah sekitar 8.600 - 8.700 ton per hari.
Sebelumnya, peristiwa longsor di TPST Bantar Gebang terakhir terjadi pada Rabu 31 Desember 2025. Akibatnya, tiga truk sampah tertimbun dan terperosok ke sungai.
Penyebab longsor diduga karena tumpukan sampah yang tinggi dan tidak stabil. DPRD DKI Jakarta bahkan pernah menyatakan bahwa insiden longsor sudah terjadi beberapa kali sepanjang bulan Mei hingga Desember 2025.