Liputan6.com, Kopenhagen - Perdana Menteri (PM) Denmark Mette Frederiksen pada Minggu (11/1/2026) menyatakan bahwa negaranya tengah menghadapi "momen penentu" dalam konflik diplomatik terkait Greenland, setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mengemukakan kemungkinan penggunaan kekuatan untuk merebut wilayah Arktik tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Frederiksen menjelang serangkaian pertemuan di Washington yang dijadwalkan mulai Senin (12/1). Ia menegaskan bahwa saat ini terdapat konflik mengenai Greenland, yang tidak hanya menyangkut masa depan wilayah tersebut, tetapi juga berkaitan dengan persaingan global atas bahan baku strategis.
Advertisement
"Ini adalah momen yang menentukan," ujar Frederiksen dalam sebuah debat bersama para pemimpin politik Denmark lainnya seperti dikutip dari laporan CNA.
Menurutnya, taruhannya jauh melampaui isu Greenland semata.
Melalui unggahan di Facebook, Frederiksen menegaskan bahwa Denmark siap mempertahankan nilai-nilai yang dianutnya, termasuk di kawasan Arktik.
"Kami siap membela nilai-nilai kami — di mana pun itu diperlukan — termasuk di Arktik. Kami percaya pada hukum internasional dan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri," tulisnya.
Pernyataan Trump memicu dukungan terbuka dari Jerman dan Swedia terhadap Denmark. Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengecam apa yang ia sebut sebagai retorika mengancam dari AS, setelah Trump kembali mengatakan bahwa Washington "akan melakukan sesuatu terhadap Greenland, apakah mereka menyukainya atau tidak".
Berbicara dalam sebuah konferensi pertahanan di Salen, Kristersson mengatakan bahwa Swedia, negara-negara Nordik, negara-negara Baltik, serta beberapa negara besar Eropa berdiri bersama Denmark.
Ia menegaskan bahwa pengambilalihan Greenland yang kaya akan sumber daya mineral oleh AS akan menjadi pelanggaran hukum internasional dan berisiko mendorong negara lain bertindak dengan cara yang sama.
Dukungan bagi Denmark
Dukungan serupa kembali ditegaskan oleh Jerman. Sebelum bertemu Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Senin, pernyataan Kementerian Luar Negeri Jerman menyebutkan bahwa Menteri Luar Negeri Johann Wadephul dijadwalkan mengadakan pertemuan di Islandia untuk membahas "tantangan strategis kawasan Utara Jauh".
Wadephul menekankan bahwa kepentingan sah seluruh sekutu NATO, serta kepentingan penduduk kawasan Arktik, harus menjadi pusat pembahasan. Ia menegaskan pula keputusan mengenai wilayah dan kedaulatan Greenland sepenuhnya berada di tangan Greenland dan Denmark.
Sementara itu, Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil mengatakan bahwa negara-negara NATO justru tengah memperkuat keamanan di kawasan Arktik secara bersama-sama, bukan saling berhadapan. Pernyataan itu ia sampaikan menjelang pertemuan internasional tentang bahan baku kritis di Washington.
Negara-negara Eropa bergerak cepat mengoordinasikan respons setelah Gedung Putih menyatakan bahwa Trump ingin membeli Greenland dan menolak untuk menyingkirkan kemungkinan penggunaan kekuatan militer.
Pada Selasa sebelumnya, para pemimpin tujuh negara Eropa, termasuk Prancis, Inggris, Jerman, dan Italia, menandatangani sebuah surat yang menegaskan bahwa hanya Denmark dan Greenland yang berhak menentukan masa depan wilayah tersebut.
Trump sendiri menyatakan bahwa penguasaan Greenland penting bagi keamanan nasional AS, dengan alasan meningkatnya aktivitas militer Rusia dan China di kawasan Arktik.
Dalam konferensi di Swedia, Panglima Tertinggi Sekutu NATO Jenderal Alexus Grynkewich yang berasal dari AS, mengatakan negara-negara anggota aliansi tengah mendiskusikan status Greenland. Ia menambahkan saat ini tidak ada ancaman langsung terhadap wilayah NATO, meskipun kepentingan strategis kawasan Arktik terus meningkat.
Grynkewich menolak berkomentar mengenai dimensi politik dari pernyataan Trump, namun menyatakan bahwa dialog mengenai Greenland sedang berlangsung di Dewan Atlantik Utara, badan pengambil keputusan politik tertinggi di NATO. Pembicaraan tersebut, diklaim Grynkewich, berjalan secara sehat.
Greenland merupakan koloni Denmark hingga tahun 1953, sebelum memperoleh status pemerintahan sendiri 26 tahun kemudian. Saat ini, wilayah tersebut tengah mempertimbangkan kemungkinan untuk melonggarkan hubungannya dengan Denmark. Jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Greenland menentang pengambilalihan oleh AS.
Meski menegaskan tidak ada ancaman langsung terhadap wilayah NATO, Grynkewich mengungkapkan bahwa kapal-kapal Rusia dan China terlihat berpatroli bersama di sepanjang pantai utara Rusia serta di dekat Alaska dan Kanada. Menurutnya, kedua negara tersebut bekerja sama untuk meningkatkan akses ke kawasan Arktik seiring mencairnya es akibat pemanasan global.