Liputan6.com, Teheran - Gelombang demonstrasi besar-besaran akibat krisis ekonomi yang kian parah melanda Iran sejak akhir Desember, menjadi salah satu tantangan paling serius bagi pemerintahan Republik Islam Iran sejak Revolusi Islam 1979. Protes yang semula dipicu persoalan ekonomi kini berkembang menjadi kritik politik terbuka terhadap pemerintah.
Demonstrasi di Iran pertama kali pecah di ibu kota Teheran pada 28 Desember 2025, bermula dari aksi mogok para pedagang di Grand Bazaar Tehran, pusat aktivitas perdagangan ibu kota. Aksi ini dipicu oleh anjloknya nilai tukar rial Iran ke titik terendah sepanjang sejarah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Advertisement
Nilai mata uang tersebut sebelumnya telah menembus 1,35 juta rial per dolar AS dan kemudian terus melemah hingga sekitar 1,42 juta rial per dolar AS, di tengah memburuknya kondisi ekonomi nasional.
Gelombang protes dengan cepat menyebar ke berbagai kota dan hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Pada 9 Januari, pemerintah Iran menerapkan pemadaman internet nasional, yang menyebabkan panggilan telepon ke luar negeri terputus, sejumlah penerbangan dibatalkan, serta akses terhadap situs-situs berita domestik dibatasi.
Pada 29 Desember, kepala Bank Sentral Iran Mohammad Reza Farzin mengundurkan diri di tengah situasi yang memanas, ketika polisi membubarkan demonstran menggunakan gas air mata. Sehari kemudian, Presiden Masoud Pezeshkian bertemu para pelaku usaha dan berjanji akan mengerahkan seluruh upaya pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi.
Pada 31 Desember, Abdolnasser Hemmati ditunjuk sebagai gubernur bank sentral yang baru. Namun, ketegangan tetap berlanjut. Protes di kota Fasa dilaporkan berujung bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan.
Akar Krisis Ekonomi Iran
Kondisi ekonomi Iran telah lama berada dalam tekanan. Situasi memburuk sejak Presiden AS Donald Trump pada 2018 kembali memberlakukan sanksi terhadap Iran dan menarik AS dari kesepakatan internasional terkait program nuklir Iran. Tekanan ekonomi bertambah setelah sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali diberlakukan pada September 2025.
Krisis ekonomi semakin dalam setelah Israel dan AS melancarkan serangan terhadap Iran pada Juni tahun lalu, dalam konflik bersenjata selama 12 hari yang menargetkan sejumlah fasilitas nuklir. Pemerintah Iran menegaskan bahwa program energi nuklirnya bersifat damai dan membantah tuduhan pengembangan senjata nuklir.
Awalnya, tuntutan demonstran berfokus pada persoalan ekonomi. Namun, seiring eskalasi kekerasan dan memburuknya kondisi sosial, aksi protes berkembang menjadi kritik politik yang lebih luas, ditandai dengan seruan dan slogan anti-pemerintah.
Rekaman video pada 30 Desember memperlihatkan mahasiswa universitas bergabung dengan pedagang dan pemilik toko di Teheran. Mereka terdengar meneriakkan slogan "beristirahatlah dengan tenang Reza Shah", merujuk pada pendiri monarki yang digulingkan dalam Revolusi Islam 1979.
Korban dan Penangkapan
Lembaga pemantau hak asasi manusia yang berbasis di AS, Human Rights Activists News Agency (HRANA), seperti dilansir Associated Press, melaporkan lonjakan signifikan jumlah korban tewas akibat gelombang protes.
Pada Minggu (11/1), HRANA menyebut jumlah korban meninggal dunia telah mencapai 203 orang, meningkat tajam dibandingkan laporan sebelumnya. Dari total tersebut, 162 orang merupakan demonstran, sementara 41 orang lainnya adalah anggota aparat keamanan.
HRANA menjelaskan bahwa data dihimpun dari jaringan aktivis di dalam Iran yang melakukan verifikasi silang terhadap setiap informasi. Lembaga itu juga mengakui telah menerima klaim mengenai jumlah korban yang lebih besar, namun menyatakan angka tersebut masih dalam tahap penilaian dan verifikasi.
Selain korban jiwa, HRANA melaporkan lebih dari 3.280 orang telah ditangkap sejak gelombang protes berlangsung.
Dampak Langsung bagi Warga Iran
Krisis ekonomi berkepanjangan membuat Iran menghadapi tingkat inflasi tahunan sekitar 40 persen. Harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, daging, beras, dan keju melonjak tajam hingga berada di luar jangkauan sebagian besar masyarakat.
"Kami semua terjebak dalam situasi ini," ujar Shirin, ibu rumah tangga berusia 45 tahun di Kota Kermanshah, kepada Sky News.
Situasi ini diperparah oleh kebijakan ekonomi terbaru pemerintah. Presiden Pezeshkian mengumumkan bahwa pemerintah akan menghentikan kebijakan pemberian nilai tukar asing bersubsidi kepada importir. Sebagai gantinya, negara akan memberikan subsidi bulanan langsung kepada setiap warga Iran.
Kebijakan yang berlaku pada 10 Januari ini diperkirakan akan mendorong kenaikan harga barang di tingkat pedagang, sekaligus menambah tekanan ekonomi masyarakat.
Tahun lalu, pemerintah Iran juga memperkenalkan skema harga baru untuk bahan bakar minyak bersubsidi, yang menyebabkan kenaikan harga bensin dan memperbesar beban hidup warga.
Respons Pemerintah Iran dan Campur Tangan Trump
Presiden Pezeshkian telah meminta menteri dalam negeri untuk mendengarkan "tuntutan sah" para demonstran. Namun, pernyataan keras datang dari pemimpin tertinggi Iran Ayatulllah Ali Khamenei.
Pada 2 Januari, Khamenei membedakan antara demonstran dan perusuh, seraya menyatakan bahwa para perusuh harus diberi pelajaran, sebuah pernyataan yang dipandang sebagai lampu hijau bagi aparat keamanan untuk menindak demonstrasi dengan lebih keras.
Kemudian dalam pidato singkat yang disiarkan televisi pemerintah pada 9 Januari, Khamenei juga memberi sinyal akan melakukan tindakan tegas.
Ia menuduh para demonstran merusak fasilitas umum untuk menyenangkan presiden negara lain — diyakini merujuk pada Trump — serta memperingatkan bahwa Iran tidak akan menoleransi pihak-pihak yang bertindak sebagai "tentara bayaran asing".
Reza Pahlavi, yang merupakan putra dari Mohammad Reza Shah Pahlavi — shah terakhir Iran sebelum Revolusi Islam 1979 — menyatakan dukungannya terhadap gelombang protes yang melanda Iran. Dari pengasingannya di AS, ia menyerukan agar aksi demonstrasi tetap terdisiplin dan sebesar mungkin, serta mengajak warga Iran untuk serentak meneriakkan slogan perlawanan terhadap kepemimpinan negara pada pukul 20.00 waktu setempat pada 8 dan 9 Januari—seruan yang direspons oleh banyak demonstran.
Dalam pesan video pada 9 Januari, Pahlavi menegaskan bahwa tujuan gerakan kini bukan lagi sekadar turun ke jalan, melainkan bersiap merebut dan mempertahankan pusat-pusat kota.
Trump sendiri pada Kamis (8/1) seperti dikutip dari kantor berita Anadolu memperingatkan bahwa AS akan menghantam Iran dengan sangat keras jika Teheran mulai membunuh para pengunjuk rasa. Dalam wawancara dengan Hugh Hewitt Show, Trump menggarisbawahi bahwa Iran memiliki rekam jejak penggunaan kekerasan dalam menangani kerusuhan. Trump mengklaim bahwa pemerintah AS sudah menyampaikan peringatan secara tertutup kepada Iran yang isinya lebih tegas dan lebih keras daripada yang ia ucapkan secara terbuka kepada media.
Sebelumnya, pada 2 Januari, Trump memperingatkan Iran bahwa jika negara tersebut membunuh secara brutal para demonstran damai maka AS akan datang untuk menyelamatkan mereka.
"Kami berada dalam kondisi siaga penuh," tulis Trump di platform Truth Social, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai maksud pernyataannya.
Pada Sabtu (10/1), Trump menulis di Truth Social, "Iran sedang berada di ambang KEBEBASAN, mungkin seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya."
"AS siap membantu!!!"
Riwayat Demonstrasi di Iran
Aksi protes bukanlah hal baru di Iran. Demonstrasi pernah terjadi pada dekade 1970-an, 1990-an, dan awal 2000-an.
Pada 2022, Iran menghadapi aksi protes di berbagai wilayah akibat kenaikan harga, termasuk harga roti.
Pemerintah Iran kembali diguncang oleh kerusuhan terbesar dalam beberapa dekade pada 2022 hingga 2023, menyusul kematian Mahsa Amini, seorang perempuan Kurdi berusia 22 tahun, yang meninggal dalam tahanan karena dugaan pelanggaran aturan berpakaian. Dalam penindakan keamanan selama berbulan-bulan, lebih dari 500 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 22.000 orang ditahan.