Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah merealisasikan pembayaran subsidi sebesar Rp 281,6 triliun sepanjang 2025, mencakup subsidi energi maupun nonenergi. Angka tersebut menunjukkan peningkatan volume penyaluran dibandingkan tahun sebelumnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan seluruh jenis barang bersubsidi mengalami kenaikan penyaluran sepanjang 2025. “Semua volume barang bersubsidi di tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun 2024,” ujar Suahasil dikutip dari Antara, Kamis (8/1/2026).
Advertisement
Untuk subsidi energi, realisasi bahan bakar minyak (BBM) tercatat sebesar 18,98 juta kiloliter, tumbuh 4,7 persen dibandingkan realisasi 2024 yang mencapai 18,12 juta kiloliter.
Sementara itu, penyaluran LPG 3 kilogram mencapai 8,54 juta ton, atau naik 3,9 persen dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 8,23 juta ton.
Adapun subsidi listrik menjangkau 42,8 juta pelanggan, meningkat 2,6 persen dibandingkan tahun lalu yang tercatat 41,7 juta pelanggan.
“Subsidi energi sangat dipengaruhi oleh berbagai macam harga komoditas maupun kurs,” jelas Suahasil.
Di Luar Energi
Selain energi, pemerintah juga meningkatkan penyaluran subsidi nonenergi pada 2025. Untuk pupuk bersubsidi, realisasi mencapai 8,1 juta ton, tumbuh 12,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,2 juta ton.
Kementerian Keuangan menyebut peningkatan tersebut turut didorong oleh penyederhanaan birokrasi. Tercatat sebanyak 145 regulasi telah dipangkas sehingga penyaluran pupuk bersubsidi menjadi lebih cepat dan mudah bagi petani.
Selain itu, harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi juga mengalami penurunan, membuatnya semakin terjangkau bagi sektor pertanian.
Di sektor perumahan, subsidi yang disalurkan pemerintah mencapai 278,9 ribu unit rumah, melonjak signifikan 39,5 persen dibandingkan realisasi tahun lalu yang berada di kisaran 200 ribu unit.
“Ini adalah bentuk keberpihakan kita, memastikan bahwa APBN memenuhi kebutuhan masyarakat,” tutur Suahasil.
Defisit APBN
Dari sisi fiskal, APBN 2025 mencatat defisit sebesar Rp 695,1 triliun atau setara 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Desember 2025.
Realisasi sementara pendapatan negara tercatat sebesar Rp 2.756,3 triliun, atau 91,7 persen dari target APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 3.005,1 triliun.
Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 3.451,4 triliun, setara 95,3 persen dari target Rp 3.621,3 triliun.
Belanja pemerintah pusat terealisasi Rp 2.602,3 triliun atau 96,3 persen dari pagu anggaran. Dari jumlah tersebut, belanja kementerian/lembaga mencapai Rp 1.500,4 triliun, melampaui target yang ditetapkan.
Adapun belanja non-kementerian/lembaga terealisasi Rp1.102 triliun, sedangkan transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp 849 triliun atau 92,3 persen dari target.
Kementerian Keuangan menilai capaian tersebut mencerminkan peran APBN sebagai instrumen menjaga daya beli sekaligus stabilitas ekonomi nasional.