Liputan6.com, Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) genap satu tahun dengan capaian yang melampaui target awal.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Oktavianus dalam konferensi pers refleksi satu tahun MBG sekaligus operasional perdana program tahun 2026 di SMK Negeri 1 Jakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Advertisement
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan, MBG bukan hanya sekedar program bantuan pangan, melainkan strategi pembangunan sumber daya manusia yang dijalankan melalui kolaborasi lintas sektor.
Capaian ini, kata dia, menjadi bukti bahwa pemenuhan gizi anak secara tidak langsung, dapat berjalan beriringan dengan penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal.
"Target yang semula di tahun 2025 itu hanya 6 juta. Per hari ini kita sudah mencapai 55,1 juta penerima manfaat," ungkap Nanik, Kamis (8/1/2026).
Dia mengatakan, perluasan jangkauan MBG juga didukung dengan adanya ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga awal Januari 2026, tercatat sekitar 19.800 SPPG telah beroperasi.
Menurut Nanik, keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif masyarakat dan para mitra.
"Karena luar biasanya peran serta masyarakat, para mitra yang membangun dapur. Yang kalau dibangun sendiri oleh pemerintah tentu akan mengeluarkan investasi puluhan," papar dia.
Dampak Sosial dan Serapan Tenaga Kerja
Selain memperluas akses pemenuhan gizi, Program MBG juga menghadirkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan.
Program ini tidak hanya difokuskan dalam peningkatan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dalam skala besar melalui operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Nanik menyebutkan, MBG telah menyerap tenaga kerja langsung maupun tidak langsung dalam jumlah besar.
"Yang bekerja langsung di dapur saat ini sekitar 902 ribu orang. Kalau ditambah yang tidak langsung, totalnya sekitar 2,5 juta orang terlibat dalam program MBG," jelas Nanik.
Dampak nyata MBG juga dirasakan langsung di lingkungan sekolah. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jakarta Awaluddin mengatakan, program ini berperan dalam meningkatkan semangat belajar siswa.
"Anak-anak kami lebih senang dan bersemangat ke sekolah. mereka beraktivitas apalagi anak SMK ya, anak SMK itu banyak praktik sehingga dengan ada MBG ini mereka punya kekuatan baru, fisik mereka lebih kuat, dan tentunya ini mereka senang ke sekolah karena ada MBG yang mau mereka dapatkan," kata Awaludin.
Bisa Menabung karena MBG, Pengawasan Mutu dan Langkah Keberlanjutan Program
Hal tersebut juga disampaikan langsung oleh perwakilan siswa penerima manfaat. Ketua Osis SMK Negeri 1 Jakarta Tasya menyampaikan, MBG sangat membantu kondisi siswa yang memiliki keterbatasan uang saku maupun bekal dari rumah.
"Dengan adanya MBG ini cukup kita bisa menabung uang jajan, lalu dimanfaatkan untuk kebutuhan lain," kata dia.
Tasya juga menyebut, pembagian MBG yang dilakukan pada jam istirahat pertama membuat para siswa tetap bertenaga hingga kegiatan belajar berikutnya.
"Karena kami siswa SMK banyak praktiknya, saat istirahat pertama kita dapat MBG, jadi sampai istirahat berikutnya kita masih cukup kenyang," ucap Tasya.
Sementara itu, dari sisi kualitas dan keamanan pangan, Kementerian Kesehatan memegang peran strategis dalam memastikan dan mengawasi pelaksanaan MBG berjalan sesuai dengan standar.
Pengawasan dilakukan secara berlapis melalui proses sertifikasi, pemeriksaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), hingga uji laboratorium pada dapur SPPG.
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus menegaskan, sertifikasi menjadi syarat utama dalam menjaga mutu pelaksanaan program.
"Hari ini sudah 4.535 SPPG yang lulus sertifikat, layak konsumsi, termasuk pemeriksaan laboratorium dan standar higienitas," kata dia.
Dorong Manfaat MBG Tak Hanya untuk Murid
Benjamin menjelaskan, selain aspek mutu, keberlanjutan MBG juga ditopang oleh kebijakan mengenai perluasan penerima manfaat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Melalui peraturan tersebut, pemerintah mendorong agar manfaat MBG tidak hanya diterima oleh peserta didik, tetapi juga oleh para guru dan seluruh pegawai di lingkungan sekolah. Hal ini disampaikan juga karena masih terdapat guru dan pegawai sekolah yang belum mendapatkan manfaat.
"Kita minta supaya mereka juga mendapat manfaat, jangan hanya murid, tapi guru dan semua pegawai yang ada di sekolah ini bisa mendapat makanan," ucap Benjamin.
Benjamin juga menekankan, MBG memiliki peran dalam mendukung upaya penurunan angka stunting nasional. Namun, ia menegaskan bahwa penanganan stunting tidak dapat disampaikan dengan pemberian makan gratis secara umum.
"Stunting itu treatment. Beda sama makan bergizi. Makan bergizi semua orang dikasih. Waktu mengatasi stunting itu orangnya. Orang per orang diperiksa ada yang berat badannya 1 kilo, ada yang beratnya 2,5 kilo, ada yang beratnya 3 kilo, maka dosisnya itu semua akan diatur dengan treatment," kata dia.
Penanganan stunting sendiri membutuhkan pendekatan medis yang terukur, berbasis pemeriksaan individu, dan pemantauan berkala oleh tenaga medis.
"Kami sedang menyusun treatment untuk sekitar 18 persen anak Indonesia yang masuk kriteria stunting itu. Itu yang harus kita terapi dengan maksimal. Itu membutuhkan waktu dan strategi tapi sekarang sedang berproses," pungkas Benjamin.