Liputan6.com, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menargetkan seluruh pemerintah daerah di Indonesia memberlakukan manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN).
Demikian disampaikan Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh saat acara Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan dan Penerapan Manajemen Talenta di Gedhong Pracimasana, Kepatihan, Yogyakarta, Rabu, 7 Januari 2026, dikutip dari Antara, Kamis (8/1/2026).
Advertisement
“Kami targetkan dua bulan ke depan kabupaten/kota dan provinsi sudah menerapkan manajemen talenta semua,” kata Zudan.
Zudan menuturkan, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberlakukan manajemen talenta telah mencapai 100% di level provinsi.
Ia menargetkan seluruh kabupaten dan kota di DIY juga menerapkan sistem tersebut dalam waktu dekat.
"Ini target kami 100 persen seluruh Provinsi DIY. Dan ini bisa menjadi yang pertama di Indonesia. Satu provinsi menerapkan manajemen talenta nanti di bulan Februari," kata dia.
Zudan mengatakan, penerapan manajemen talenta bertujuan memastikan pengangkatan dan penempatan pejabat berdasarkan prinsip meritokrasi, bukan karena intervensi politik atau faktor suka dan tidak suka. Tolok ukur yang digunakan adalah prestasi dan kinerja ASN.
"Semakin berprestasi, semakin berkinerja, dia layak duduk dalam jabatan terbaik. ASN terbaik duduk dalam jabatan terbaik," tutur dia.
Dia menilai, sistem manajemen talenta dirancang transparan sehingga ASN dapat mengetahui posisi kompetensinya secara terbuka melalui pemetaan talenta.
ASN juga diminta aktif melengkapi portofolio digital, mulai dari riwayat pendidikan, pelatihan, sertifikasi, hingga rekam jejak jabatan.
"Portofolio itu penting. Sehingga dia otomatis nanti semakin banyak portofolionya, semakin naik ke jabatan atau ke kotak yang lebih tinggi," ujar Zudan.
Dampak Penerapan Manajemen Talenta
Zudan menuturkan, penerapan manajemen talenta akan berdampak langsung terhadap percepatan pencapaian visi dan misi kepala daerah.
Dengan penempatan pejabat yang tepat, kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan dan berbagai persoalan masyarakat bisa ditangani lebih cepat.
"Kalau kepala dinas kesehatannya tepat, stunting bisa diturunkan. Kalau kepala dinas sosial dan ketenagakerjaannya tepat, angka kemiskinan bisa cepat diturunkan," kata dia.
Terkait daerah yang belum menerapkan manajemen talenta, Zudan menyebut tidak ada sanksi administratif secara langsung. Namun, daerah tersebut berpotensi tertinggal dalam capaian reformasi birokrasi.
"Indeks reformasi birokrasinya akan lambat, skornya rendah, dan itu berdampak pada tunjangan kinerja ASN serta prestasi daerah," ujar dia.
Bantu Pemda
Ia juga mendorong mobilitas talenta antardaerah, lintas kementerian dan lembaga bagi pemerintah daerah yang kekurangan sumber daya manusia.
"Manajemen talenta ini alat untuk mewujudkan visi misi kepala daerah. Kalau alatnya tidak dipakai, tidak ada instrumen lain," ujar Zudan.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan manajemen talenta berbasis data dinamis membantu pemda mengidentifikasi ASN berprestasi, inovatif, dan berintegritas secara lebih akurat tanpa distorsi penilaian subjektif.
"Konsep ini merefleksikan keselarasan antara kompetensi dan kebutuhan jabatan sebagai proses yang dinamis, adaptif, kompetitif, dan berlandaskan bukti," kata Sultan.
SIASN BKN
SIASN adalah sebuah sistem informasi yang dirancang khusus untuk mengintegrasikan data ASN secara nasional. Sistem ini mencakup data dari seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan berfungsi sebagai platform utama dalam pemberian pelayanan kepegawaian. Dengan demikian, SIASN menjadi pusat data terpadu bagi seluruh ASN di Indonesia.
Sistem ini tidak hanya sekadar mengumpulkan data, tetapi juga menyusunnya secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi terkini. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem manajemen kepegawaian yang modern dan responsif. SIASN menjadi fondasi bagi berbagai layanan kepegawaian yang lebih efisien dan transparan.
Sebagai aplikasi yang mengintegrasikan data ASN, SIASN memastikan, informasi kepegawaian selalu akurat dan terkini. Hal ini mempermudah proses administrasi dan pengambilan keputusan terkait manajemen sumber daya manusia di pemerintahan.