Platform Penyebaran Disinformasi 2025, Facebook Masih Dominan

Executive Director, Rinatania Anggraeni menjelaskan, dominasi Facebook tidak lepas dari jumlah pengguna yang besar dan pola konsumsi informasi lintas generasi.

“Facebook ini penggunanya lintas usia. Tidak hanya generasi tua, tapi juga generasi muda masih aktif di sana. Ketika penggunanya besar, distribusi disinformasinya juga semakin luas,” ujar Rinatania.

Menurutnya, karakter algoritma media sosial membuat DFK mudah tumbuh dan menguat. Konten yang memicu emosi, kemarahan, dan keresahan publik cenderung lebih cepat tersebar karena tingkat engagement yang tinggi.

“DFK ini sifatnya seperti amplifier. Ketika ada isu politik atau kebijakan baru, arus disinformasi akan ikut naik karena memang arsitektur media sosial mengizinkan itu terjadi,” jelasnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut diperkirakan akan terus berlanjut pada 2026, seiring munculnya berbagai isu politik baru di ruang publik.

Dia juga menilai, selama ini media sosial sering diposisikan sebagai platform pasif. Padahal, desain algoritma justru berperan besar dalam memperluas jangkauan disinformasi.

“Ketika DFK naik, masyarakat semakin lama menghabiskan waktu di platform. Dari sisi ekonomi, ini menguntungkan platform karena meningkatkan trafik dan iklan,” ungkapnya

Ia menegaskan, perlu ada ketegasan regulasi dari pemerintah agar platform tidak terus mengamplifikasi konten bermuatan disinformasi.

Evident Institut juga menyoroti, bahwa disinformasi di Facebook menyasar seluruh lapisan masyarakat. Tidak ada kelompok yang benar-benar aman dari paparan hoaks dan narasi menyesatkan.

“Semua lapisan masyarakat rentan. Facebook memang sering diasosiasikan dengan kelompok usia tertentu, tapi faktanya penggunanya sangat beragam,” pungkasnya.

Hal ini membuat Facebook menjadi kanal strategis bagi penyebaran isu politik dan ekonomi yang bersifat provokatif.

Para narasumber sepakat, menghadapi potensi kenaikan DFK pada 2026 yang diperkirakan bisa meningkat sekitar 12-15 persen secara konservatif dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat.

“Edukasi literasi digital tetap kunci. Tapi di sisi lain, platform juga harus bertanggung jawab karena mereka bukan sekadar penyedia ruang,” tegasnya

Sepanjang 2025, sasaran disinformasi di ruang digital semakin meluas dan terstruktur. Tidak hanya menyasar individu, kebohongan publik juga menargetkan kepala negara, lembaga pemerintahan, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berdasarkan analisis Disinformation Flow Index (DFK), total temuan disinformasi sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai 2.774 kasus, dengan target yang kian beragam.

Figur kepala negara dan jajaran pemerintahan masih menjadi sasaran paling dominan dalam penyebaran disinformasi, terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik dan isu politik strategis.

“Isu politik menjadi sektor dengan kontribusi DFK terbesar sepanjang 2025. Narasi yang dibangun umumnya berupa spekulasi, fitnah, dan pembingkaian negatif terhadap pengambil kebijakan,” ujar Rinatania.

Disinformasi jenis ini dinilai berpotensi memengaruhi persepsi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Selain politik, sektor ekonomi juga menjadi target besar disinformasi. Sejumlah narasi menyesatkan menyasar BUMN, kebijakan ekonomi, serta kondisi keuangan nasional, terutama saat terjadi ketidakstabilan nilai tukar dan tekanan ekonomi.

Direktur of Economi Rijadh Djatu menilai, disinformasi ekonomi kerap dikaitkan dengan sentimen negatif yang memicu kecemasan publik.

“BUMN dan isu ekonomi sering dijadikan sasaran karena bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Ini membuat narasi disinformasi mudah menyebar,” papar Rijadh

Selain politik dan ekonomi, disinformasi juga menyasar sektor kriminal dan keamanan publik, termasuk isu penegakan hukum dan layanan masyarakat. Namun, dibandingkan politik dan ekonomi, porsinya relatif lebih kecil.

Sementara itu, sektor lain seperti kesehatan, lingkungan, agama, hingga olahraga tercatat tidak terlalu signifikan dalam distribusi DFK 2025.Menurut Rinatania, tren 2025 menunjukkan bahwa sasaran disinformasi tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu. Hampir seluruh lapisan masyarakat berpotensi menjadi target, terutama ketika isu yang diangkat bersifat sensitif dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.

“Disinformasi sekarang menyasar publik secara luas. Targetnya bisa siapa saja, tergantung isu yang sedang berkembang,” ungkapnya

Dengan pola sasaran yang semakin luas dan kompleks, para pemapar menilai tantangan 2026 akan semakin berat. Penguatan literasi digital, keterbukaan informasi, serta respons cepat terhadap isu strategis dinilai menjadi kunci untuk menekan laju disinformasi.

“Memahami siapa sasaran disinformasi adalah langkah awal untuk mencegah dampak yang lebih besar,” pungkas Rinatania.