Liputan6.com, Teheran - Kementerian Luar Negeri Iran secara tegas mengutuk agresi militer Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela yang dinilai sebagai pelanggaran nyata terhadap kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah negara tersebut.
Kutukan itu dikeluarkan pada Sabtu (3/1/2026), menyusul serangan militer AS ke sejumlah wilayah di Venezuela, termasuk ibu kota Caracas serta Negara Bagian Miranda, Aragua, dan La Guaira. Informasi mengenai serangan tersebut disampaikan oleh pemerintah Venezuela pada hari yang sama.
Advertisement
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa tindakan militer AS bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional.
"Serangan militer AS terhadap Venezuela merupakan pelanggaran yang jelas terhadap prinsip-prinsip fundamental Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan aturan dasar hukum internasional, khususnya Pasal 2 Ayat 4 Piagam, yang melarang penggunaan kekuatan. Ini adalah contoh klasik dari sebuah 'tindakan agresi' yang harus secara tegas dikutuk segera oleh PBB dan oleh semua negara yang peduli untuk menegakkan supremasi hukum, perdamaian, dan keamanan internasional," kata Kementerian Luar Negeri Iran seperti dikutip dari laporan kantor berita IRNA.
Kementerian tersebut juga menyatakan bahwa agresi militer AS terhadap sebuah negara merdeka yang merupakan anggota PBB merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap perdamaian dan keamanan regional serta internasional. Iran memperingatkan bahwa dampak dari tindakan ini tidak hanya dirasakan oleh Venezuela, tetapi juga akan memengaruhi seluruh sistem internasional dan semakin mempercepat pengikisan tatanan dunia yang berlandaskan Piagam PBB.
Selain itu, Iran menegaskan bahwa Venezuela memiliki hak inheren untuk mempertahankan kedaulatan nasional, keutuhan wilayah, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Dalam konteks tersebut, Kementerian Luar Negeri Iran menekankan adanya tanggung jawab hukum dan moral bagi semua negara serta organisasi internasional, khususnya PBB dan dewan keamanannya, untuk segera menghentikan agresi AS yang dinilai melanggar hukum internasional.
Di akhir pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Iran menekankan pentingnya mengambil langkah-langkah konkret untuk meminta pertanggungjawaban para perancang dan pelaku agresi militer tersebut atas kejahatan yang mereka lakukan.
Trump Klaim Tangkap Presiden Venezuela dan Istrinya
Presiden Donald Trump menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil melancarkan serangan militer berskala besar terhadap Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya.
"AS telah berhasil melaksanakan sebuah operasi serangan berskala besar terhadap Venezuela. Dalam operasi tersebut, pemimpin Venezuela, Presiden Nicolas Maduro, bersama istrinya, berhasil ditangkap dan diterbangkan keluar dari negara itu. Operasi ini dilakukan bekerja sama dengan aparat penegak hukum AS. Rincian lebih lanjut akan disampaikan kemudian. Konferensi pers akan diadakan hari ini pukul 11.00 di Mar-a-Lago," tulis Trump di platform Truth Social.
Sebelumnya, Associated Press melaporkan terjadi setidaknya tujuh ledakan di ibu kota Venezuela, Caracas, pada Sabtu (3/1/2025) pukul 02.00 waktu setempat. Pemerintah Venezuela menyebut AS melancarkan serangan terhadap instalasi militer dan sipil mereka.
"Dengan ini kami sampaikan komunike resmi dari Pemerintah Bolivarian Venezuela terkait agresi militer serius yang baru-baru ini dilakukan oleh Pemerintah AS terhadap wilayah dan rakyat Venezuela," bunyi pernyataan tertulis Kedutaan Besar (Kedubes) Venezuela di Jakarta, yang diterima Liputan6.com.
"Serangan yang tidak dapat dibenarkan ini merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional serta ancaman nyata bagi perdamaian dan stabilitas di Amerika Latin dan kawasan Karibia. Tindakan tersebut adalah bentuk penyerangan terhadap kedaulatan kami dan upaya untuk merebut sumber daya strategis serta melemahkan kemerdekaan bangsa kami."
Kedubes Venezuela menambahkan, "Kami menyerukan kepada seluruh gerakan sosial dan politik untuk bersatu dalam mengecam agresi imperialis ini. Mobilisasi dan solidaritas sangat dibutuhkan pada saat yang krusial ini untuk mempertahankan tanah air, martabat bangsa, serta hak kami untuk menentukan nasib sendiri. Bersama-sama, kita akan melawan dan mengatasi tantangan ini."