Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah partai politik telah menyatakan dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Saat ini, hanya Partai Demokrat dan PDI Perjuangan (PDIP) yang belum menyampaikan sikap tegas terkait usulan tersebut.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki, menilai dukungan partai seperti Gerindra, Golkar, PKB, dan PAN bukan sekadar perubahan sistem pemilihan, melainkan bagian dari penataan ulang peta kekuasaan di tingkat daerah.
Advertisement
"Skema pilkada lewat DPRD secara struktural menguntungkan partai besar yang memiliki kursi dan jaringan fraksi kuat, sekaligus merugikan partai kecil yang selama ini mengandalkan popularitas figur dan dukungan langsung pemilih," kata Arifki, Selasa (30/12/2025).
Menurutnya, dalam mekanisme pilkada langsung, partai kecil masih memiliki peluang menang melalui figur kuat atau koalisi politik yang fleksibel. Namun jika pemilihan diserahkan kepada DPRD, ruang tersebut dinilai akan semakin sempit.
“Dalam pilkada langsung, partai kecil masih punya ruang lewat figur kuat atau koalisi cair. Kalau lewat DPRD, ruang itu menyempit drastis. Politiknya menjadi eksklusif,” ujarnya.
Ia menilai kondisi ini menempatkan PDIP dan Partai Demokrat pada posisi sulit jika tidak segera membangun poros politik baru. Tanpa itu, keduanya berisiko berhadapan dengan blok besar partai yang sudah lebih dulu solid.
"PDI Perjuangan dan Demokrat harus bertemu dengan partai kecil lainnya jika ingin punya taring dalam pembahasan RUU Pemilu di tahun 2026," katanya.
Dilema Sikap Demokrat
Arifki menilai peluang usulan pilkada melalui DPRD lolos cukup terbuka, melihat dinamika politik saat ini. Ia menyebut Demokrat yang berada di koalisi pemerintah dinilai memiliki beban politik jika secara tegas menolak, sementara sikap PDIP juga dinilai belum sepenuhnya jelas.
"Demokrat yang bergabung sebagai bagian dari koalisi pemerintah tentu bakal dinilai punya narasi yang berbeda jika kencang menolak wacana ini. PDI Perjuangan pun sama, karena sikapnya sebagai pendukung pemerintahan Prabowo di luar kabinet masih dinilai ambigu," ucapnya.
Arifki khawatir, jika pilkada melalui DPRD benar-benar diterapkan, maka kompetisi politik akan berpindah dari ruang publik ke ruang tertutup parlemen. Dampak terberat, kata dia, akan dirasakan calon independen dan partai kecil yang kehilangan daya tawar politik.
“Wacana ini memperlihatkan wajah politik yang makin elitis. Penentuan kepala daerah bakal selesai di level pimpinan pusat partai. Dalam konfigurasi seperti ini, partai kecil dan yang tidak punya poros akan menjadi korban,” pungkasnya.