Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar rapat koordinasi dan apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, tanah longsor, dan curah hujan yang tinggi sebagai Langkah antisipasi menghadapi puncak musim hujan pada akhir 2025 hingga awal 2026.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno bersama Kepala BNPB Suharyanto.
Advertisement
Menko PMK Pratikno mengingatkan tingginya mobilitas masyarakat di tengah kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Ia menyebut, jumlah Masyarakat yang melakukan perjalanan mudik menurut survey Kementerian perhubungan diperkirakan mencapai hampir 105 juta jiwa.
"Ditengah cuaca yang sedang tidak ramah, Masyarakat di wilayah terdampak diminta untuk terus waspada, untuk satuan TNI, BNPB, dan seluruh unsur terkait, mari kita kawal bersama pemulihan bencana ini," ujar Pratikno, Senin (29/12/2025).
Ia meminta masyarakat di daerah yang tidak terdampak bencana diharapkan untuk tetap siaga, mengingat potensi cuaca ekstrem yang masih tinggi. Pratikno mengatakan, pemerintah akan terus meningkatkan sistem peringatan dini dengan memanfaatkan informasi dari BMKG
Kemudian, ia juga menyinggung soal pemulihan sektor Pendidikan yang harus segera dilkukan, menjelang dimulainya tahun ajaran baru pada 5 Januari 2026. Untuk daerah-daerah yang terdampak bencana diminta bergerak cepat agar proses belajar mengajar dapat Kembali berjalan.
BNPB Tekankan Peran Daerah dalam Tanggap Darurat
Sementara iatu, Kepala BNPB Suharyanto menegaskan, pemerintah daerah memegang peran kunci dalam fase penganggulangan bencana, khususnya pada masa tanggap darurat. Daerah diminta tidak ragu menetapkan status siaga atau tanggap darurat jika terdapat potensi bencana
"Daerah harus cepat turun ke lapangan dengan logistik dan dana operasional, serta memastikan kebutuhan dasar Masyarakat terpenuhi," ucap Suharyanto.
Dia juga menekankan pentingnya pencarian dan pertolongan yang cepat dan efektif, serta pengumpulan data kerusakan, agar perbaikan dapat segera dilakukan.
Dalam arahannya, BNPB meminta pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan unsur Forkopimda.
"Langkah yang perlu dilakukan antara lain menggelar apel kesiapsiagaan, mengecek kondisi dan kelayakan peralatan penanggulangan bencana, memastikan stok pangan dan sembako cukup setidaknya untuk satu minggu, serta menyiapkan anggaran yang bisa digunakan sewaktu-waktu," papar Suharyanto.
Jika membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat, kepala daerah diminta segera menetapkan status siaga darurat dan menyampaikan kebutuhan secara jelas dan terperinci, bukan hanya menyatakan ketidakmampuan daerah.
"Selain itu, BNPB meminta daerah menyiapkan jalur dan tempat evakuasi sementara yang mudah dijangkau masyarakat, menyesuaikan dengan kondisi setempat. Pemerintah daerah juga diminta memastikan rencana penanganan bencana sudah tersedia dan dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat," terang Suharyanto.
Antisipasi Banjir dan Longsor
Upaya pencegahan juga diarahkan pada pengurangan risiko banjir dan dampak lanjutan, dengan memastikan sungai bebas dari sumbatan serta drainase berfungsi dengan baik. Aparat TNI-Polri, Polhut, dan Satpol PP diminta terlibat aktif dalam langkah Upaya pencegahan dini.
Masyarakat di sepanjang daerah aliran Sungai juga dihimbau dapat membangun komunikasi yang baik dari hulu ke hilir untuk berbagi informasi saat hujan lebat dan potensi kenaikan arus air. Warga juga diminta menyusun rencana evakuasi keluarga dan mengenali titik kumpul terdekat.
"Kita juga perlu bantuan Masyarakat setempat untuk mengurangi jumlah korban pada setiap bencana, dengan mengantisipasi dari awal dan patuh dengan arahan kesiapsiagaan," kata Suharyanto.
BNPB mengingatkan, jika hujan deras berlangsung lebih dari tiga jam dengan jarak pandang kurang dari 100 meter, warga di sekitar sungai atau lereng rawan longsor diminta segera mengungsi ke tempat aman.
Suharyanto mengungkapkan, sepanjang periode berjalan telah terjadi 3.176 kejadian bencana, dengan banjir sebagai jenis bencana terbanyak. Meski sebelumnya tren dampak bencana sempat menurun, grafik kembali mengalami peningkatan.
"Kita terus berupaya menurunkan dampak, baik korban jiwa, luka-luka, maupun kerusakan infrastruktur," jelas Suharyanto.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan, rangkaian kejadian bencana harus menjadi alarm keras bagi seluruh daerah agar tidak bersikap reaktif.
"Evaluasi penanggulangan bencana, harus dilakukan secara fundamental agar korban jiwa dan kerusakan dapat diminimalkan," tandas Wiyagus.