Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN RB), Rini Widyantini mengungkap prioritas pemerintah dalam membuka seleksi calon aparatur sipil negara atau calon pegawai negeri sipil (CPNS). Lulusan baru atau fresh graduate disebut akan memiliki porsi.
Rini mengatakan, saat ini pemerintah sedang menghitung kebutuhan kementerian/lembaga dan instansi pemerintahan untuk CPNS 2026. Termasuk adanya pergantian pegawai menjadi yang lebih muda.
Advertisement
"Tentunya saya sangat concern terhadap bagaimana regenerasi untuk para ASN dan tentunya para fresh graduate. Kemarin kan kita memang banyak fokus untuk menyelesaikan tenaga honorer," ungkap Rini, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Diketahui, pada CPNS 2024, pemerintah memang mendorong pengangkatan tenaga honorer. Misalnya diangkat menjadi pegawai paruh waktu maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Sedangkan, kata Rini, pemerintah akan mulai membuka kesempatan bagi generasi muda fresh graduate untuk ikut seleksi CPNS.
"Ke depannya saya berharap saya bisa fokus kepada para fresh graduate untuk bisa ikut serta menjadi bagian daripada birokrasi," jelas Rini.
Sebelumnya, Menteri Rini Widyantini mengatakan, acuan hitungan akan menjadi dasar pembukaan seleksi CASN 2026.
Di mana, setelah ada 48 kementerian dan lembaga menyetorkan kebutuhan pegawai. Bukan hitungan biasa, tapi kebutuhan sejalan dengan peta jalan 5 tahun kedepan.
"Tentunya untuk tahun 2026, karena kementeriannya sudah ada 48 kementerian. Nah, saya sudah meminta mereka untuk melakukan analisis kebutuhan sesuai dengan strategi 5 tahun ke depan," ungkap Rini.
Kemungkinan Bertambah-Berkurang
Hitungan kebutuhan tersebut akan menjadi acuan terhadap proses rekrutmen nantinya. Rini bilang, setelah kebutuhan itu dihitung, maka bisa memastikan adanya pengurangan atau penambahan pegawai di setiap unitnya.
"Jadi kita supaya bisa lihat apakah nanti akan ada positif growth terhadap jabatan-jabatan tentu. Apakah ada harus minus growth atau memang harus tetap seperti itu. Dan itu tentunya disesuaikan dengan Asta Cita dari Bapak Presiden, program-program Bapak Presiden," tutur dia.
Dia menegaskan, seluruh kementerian/lembaga, baik yang baru maupun yang telah berjalan untuk bisa menyiapkan kebutuhannya. "Tentunya saya juga harus menyiapkan secara nasional posturnya seperti apa, gitu. Kita tunggu ya," Rini menambahkan.
Masih Selesaikan Penetapan Sebelumnya
Rini pernah mengatakan, pemerintah daerah belum menyelesaikan penetapan surat keputusan (SK) pegawainya. Hal ini turut berdampak pada penetapan formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS.
Rini mengatakan, saat ini pemerintah masih fokus menyelesaikan SK yang tertunda untuk masa penerimaan 2024. Termasuk SK pegawai paruh waktu maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Ini saya baru menyelesaikan, masih banyak yang belum mendapat SK juga dari instasi pemerintah," kata Rini saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).