Liputan6.com, Jakarta - Pasca terjadinya bencana Sumatra, sejumlah menteri sempat bersitegang dan saling sindir. Hal ini dimulai dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyakarat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mengaku berkirim surat ke koleganya di Kabinet Merah Putih (KMP).
Surat itu ditujukan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq, di mana meminta mereka mengevaluasi kebijakan, dengan bahasanya melakukan tobat nasuha.
Advertisement
Terkait hal ini, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengajak seluruh pihak untuk tidak terburu-buru menyimpulkan akar masalah bencana Sumatra, termasuk sindiran kepada pejabat menteri yang baru setahun menjabat.
"Kalau saya sih mau menggarisbawahi dua hal, yang berhak memperingatkan anggota kabinet itu bosnya kabinet, bosnya kabinet itu presiden. Hanya presiden yang bisa memberikan peringatan kepada anggota kabinet, baik itu secara tertutup maupun terbuka," kata dia seperti dilansir dari Antara, Minggu (7/12/2025).
Hasan menuturkan, kesalahan seorang menteri tidak bisa dinilai hanya berdasarkan satu kejadian, melainkan harus dilihat dari akar permasalahan yang mungkin sudah berlangsung puluhan tahun.
Dia pun menyoroti sindiran antarmenteri, disebutnya tindakan tersebut justru mengaburkan persoalan utama.
Hasan mengatakan, adu sindiran hanya membuat kabinet tampak tidak solid di mata publik. Padahal, negara membutuhkan kekompakan dalam penanganan bencana.
"Padahal, kita justru sekarang lagi butuh solid-solidnya ini," ungkap dia.
Hasan mengingatkan, kesalahan dalam penanganan lingkungan atau banjir tidak boleh langsung diarahkan kepada salah satu menteri. Apalagi menteri tersebut baru menjabat sekitar satu tahun.
"Ini bukan kesalahan satu orang dua orang, coba lihat dulu kesalahannya menteri yang bersangkutan? Gara-gara satu kejadian mereka baru jadi menteri satu tahun, bener enggak ini kesalahan mereka?," tuturnya.
Ditelusuri Akar Masalah
Hasan mempertanyakan apakah kesalahan tersebut sebenarnya sudah berlangsung selama puluhan tahun, apakah 50 tahun, 40 tahun, atau 30 tahun. Menurutnya, hal inilah
yang harus ditelusuri untuk memastikan apakah benar telah terjadi kesalahan pada masa tersebut.
Hasan meminta kritik diarahkan pada penyelesaian masalah jangka panjang, bukan saling menyalahkan antarmenteri.
“Soal pertobatan nasuha ya ayo taubatan nasuha. Semua kita taubatan nasuha, tapi dudukkan perkara pada tempatnya, jangan main jurus pukul rata,” katanya.
Ajakan dari Cak Imin
Sebelumnya, bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di berbagai wilayah Sumatra tampaknya menyentil hati Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyakarat (Menko PM) Muhaimin Iskandar. Perasaannya seolah bergejolak, menilai perlunya para pejabat negara untuk segera berbenah mengevaluasi setiap kebijakan yang dikeluarkan untuk rakyat.
Terlebih, isu pembalakan liar alias illegal logging menjadi sorotan publik, dianggap pemicu atas bencana yang terjadi. Tumpukan kayu yang terseret derasnya banjir pun diyakini mencurigakan, apakah hasil penebangan resmi atau pun melanggar hukum.
Di tengah upaya mengatasi bencana dan seluruh korban terdampak, pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengaku berkirim surat ke koleganya di Kabinet Merah Putih (KMP). Surat itu ditujukan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq.
Cak Imin menuturkan, surat itu berisi ajakan untuk evaluasi total seluruh kebijakan dan langkah yang diambil pemerintah terkait banjir sumatera. Ajakan ini terkait dengan bencana banjir Bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.
"Sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa NU-nya, Tobat Nasuha. Itu kuncinya," ujar Cak imin dalam sambutannya dalam Workshop Kepala Sekolah SMK untuk Program SMK Go Global di Kota Bandung, Senin 1 Desember 2025. Seperti dilihat dari akun Youtube Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.
Cak Imin melanjutkan, kunci Tobat Nasuha adalah evaluasi total. Karena itu, pemerintah harus mengevaluasi total seluruh kebijakannya yang berkaitan dengan alam. Supaya bencana alam tidak terjadi lagi di Indonesia.
"Dari sejak kita berpikir, melangkah dan berbuat. Kiamat bukan sudah dekat. Kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri," ucapnya.
Ketum PKB ini melanjutkan, bencana yang terjadi di siklus akhir tahun tak boleh lagi terulang.
"Itu kebijakan-kebijakan dalam tanda petik evaluasi dan tobat, agar kan ini siklus tahunan ya di musim-musim bulan November-Desember ini harus dievaluasi total sehingga November nanti tidak terjadi lagi," tutupnya.
Respon Menhut Raja Juli
Ajakan tobat nasuha ini pun ditanggapi langsung. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni misalnya, kepada wartawan dirinya mengaku dikirimi pesan singkat permohonan maaf dari Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
"Saya Alhamdulillah sudah mendapat WA dari Pak, Gus Imin, beliau mengatakan minta maaf kepada saya. Mengatakan bahwa bukan itu maksudnya," kata Raja dalam rapat dengan Komisi IV DPR, Kamis (4/12/2025).
Raja Juli mengaku menerima maaf dari Cak Imin. Dia menilai, Cak Imin tidak memiliki niat tertentu untuk membuat pernyataan tersebut.
"Beliau secara gentle saya kira minta maaf. Dan saya kira, saya terima maaf beliau karena memang bukan itu maksud beliau. Beliau mengatakan demikian kepada saya," ungkapnya.
Dia juga menyatakan telah mengingatkan kepada Cak Imin agar sesama menteri jangan sampai saling mendiskreditkan kinerja satu sama lain.
"Dan sebagai sesama menteri, saya katakan kita harus kompak, nggak boleh lagi ada pernyataan-pernyataan yang justru saling mendiskreditkan antara kementerian yang lain," ujarnya.
"Ini penting, semuanya adalah anak buah Pak Prabowo, tidak bisa mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengganggu stabilitas kita," tambahnya.
Menurut Raja Juli, pernyataan Cak Imin soal tobat nasuha keliru sehingga ia meminta maaf.
"Sekali lagi saya apresiasi ke Gus Imin mengatakan maaf kepada saya dengan pernyataan yang keliru ketika itu," pungkasnya.
Bahlil Ajak Balik Cak Imin Tobat Nasuha
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga merespons ajakan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia Muhaiman Iskandar alias Cak Imin untuk tobat nasuha, terkait banjir bandang Sumatra. Bahlil membalasnya dengan meminta Cak Imin untuk sama-sama tobat nasuha.
"Kalau pertobatan nasuha, Cak Imin juga pertobatan nasuha-lah, semuanya ya. Oke ya," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, semua pihak harus saling mengevaluasi diri. Bahlil menegaskan sebagai anggota kabinet, dirinya hanya dapat mengikuti perintah dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Semua kita semua harus apa ya, ya evaluasi diri, ya. Kalau saya, kan Presiden saya kan Pak Presiden Prabowo. Yang bisa di kabinet, yang bisa perintah saya Pak Presiden Prabowo," jelasnya.
Bahlil menyampaikan dirinya fokus bekerja untuk rakyat dan menjalankan arahan Presiden Prabowo. Dia juga terjun ke lokasi bencana di Sumatra untuk menangani dampak banjir yang berkaitan dengan listrik hingga BBM.
"Dan saya fokus untuk menjalankan urusan rakyat dan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Saya lagi urus urusan di lokasi bencana," tutur Bahlil.