Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan mengakui, kenaikan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 4,2 juta menjadi hampir 6 juta, merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan.
Dia mengumpamakan pegawai ASN sebagai mesin utama pembangunan, dimana kalau mesinnya sehat dan bergerak serempak, maka akan berdampak pada kemajuan bangsa.
Advertisement
Dia mengaitkan jumlah ASN ini terkait dengan target penguatan manajemen ASN yang merupakan bagian dari strategi nasional untuk mendukung capaian Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.
“Seluruh target nasional pasti bermuara di daerah. Karena itu ASN harus mampu menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam indikator kinerja yang konkrit,” ujar dia dalam keterangannya sepertii ditulis Jumat, (5/12/2025).
Salah satu wilayah yang diperhatikan seperti Gorontalo. Wilayah ini dinilai memiliki potensi kuat untuk mempercepat penguatan tata kelola berkat soliditas antara wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah, dan kepala-kepala OPD.
“Kolaborasi daerah adalah kunci. Kalau 514 kabupaten/kota bergerak, Asta Cita pasti tercapai,” tegas dia.
Adapun BKN menerapkan sejumlah kebijakan pro-karier ASN pada tahun ini. Mulai dari penataan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (AS), penyederhanaan proses manajemen kepegawaian, seperti periodisasi usul kenaikan pangkat menjadi 12 kali setahun.
Kemudian kesempatan uji kompetensi bagi JF manajemen ASN yang dibuka setiap bulan, kemudahan pencantuman gelar, sampai penerapan manajemen talenta nasional, telah memberi dampak positif terhadap efektivitas birokrasi.
Apresiasi Walikota Gorontalo
Wali Kota Gorontalo, H. Adhan Dambea, menilai berbagai kebijakan manajemen ASN yang dikeluarkan BKN, semakin pro-pengembangan karier ASN, dan memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
“BKN telah menghadirkan banyak kebijakan yang berpihak pada profesionalisme dan karier ASN. Hal ini sangat membantu pemerintah daerah dalam membangun tata kelola ASN yang berdampak visi-misi kepala daerah,” ujarnya dia seperti ditulis Jumat (5/12/2025).
Ia menilai langkah BKN untuk memperkuat sistem manajemen ASN, termasuk peningkatan jumlah ASN secara nasional, dan penataan perencanaan kebutuhan pegawai, menjadi dorongan besar bagi daerah.
“Dengan arah kebijakan BKN yang semakin jelas dan sistematis, kami di daerah bisa bergerak lebih terukur dalam membangun birokrasi yang responsif dan berintegritas. Kami melihat komitmen BKN untuk memastikan karier ASN berjalan sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi,” ungkapnya.
Kualitas Layanan Publik
Dukungan kebijakan BKN tersebut menurutnya semakin relevan bagi Pemerintah Kota Gorontalo yang sedang mendorong peningkatan kualitas layanan publik melalui konsolidasi seluruh jajaran perangkat daerah.
“Kami membutuhkan ASN yang siap mengubah visi politik kepala daerah menjadi kerja teknokratis yang terukur. Dengan pembinaan dari BKN hari ini, kami semakin yakin ASN Gorontalo bisa memperkuat barisan untuk melayani masyarakat dengan lebih baik,” tambah Adhan.