Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Kepegawaian Negara (Kepala BKN) Zudan Arif Fakrulloh menekankan mengenai tata kelola manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung pencapaian Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.
Ia menyampaikan hal itu saat memberikan pembinaan kepada pejabat struktural di lingkup instansi pemerintah Kota Gorontalo dalam Workshop Penguatan Tata Kelola dan Etika Pemerintahan.
Advertisement
"Tugas kami di BKN adalah membantu Presiden mewujudkan Asta Cita, dan untuk merealisasikan target-target besar tersebut, pemerintah pusat tidak mungkin bisa berjalan sendiri,ˮ ujar dia, Kamis, 4 Desember 2025, di Aula Rumah Dinas Wali Kota Gorontalo, seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat, (5/12/2025).
Seluruh program nasional, menurut Zudan, akan bermuara pada implementasi di daerah sehingga ASN harus mampu menerjemahkan arah kebijakan pusat ke dalam indikator kinerja yang terukur.
Ia menuturkan, di wilayah Gorontalo misalnya, program Asta Cita itu diterjemahkan menjadi visi dan misi kepala daerah.
“Maka tugas ASN adalah mengubah pendekatan politis menjadi kerja teknokratik yang nyata, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, sampai perbaikan. Kalau seluruh OPD menyatu dalam barisan yang sama, tata kelola akan kuat, pelayanan publik meningkat, dan hasil pembangunan akan dirasakan rakyat,” ujar dia.
Zudan juga mengaitkan target tersebut dengan jumlah ASN yang meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dia mengatakan, kenaikan jumlah ASN dari 4,2 juta menjadi hampir 6 juta per hari ini merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan.
Ia mengumpamakan pegawai ASN sebagai mesin utama pembangunan. Kalau mesinnya sehat dan bergerak serempak, akan berdampak pada kemajuan bangsa.
Pentingnya Kolaborasi
Secara khusus kepada instansi pemerintah di wilayah Gorontalo, Zudan menekankan pentingnya kolaborasi antara wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah, dan seluruh kepala OPD agar kebijakan daerah bisa dijalankan secara konsisten dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
"Kuncinya adalah kolaborasi dengan 514 Kabupaten/Kota. Kalau daerah bergerak, Asta Cita pasti tercapai,” kata Zudan.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Gorontalo, H. Adhan Dambea, sepakat dengan pernyataan Kepala BKN Zudan Arif. Ia menilai, penguatan etika dan tata kelola merupakan fondasi peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Tata kelola pemerintahan yang kuat akan meningkatkan kepercayaan publik, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan menciptakan pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, serta responsif. Etika pemerintahan adalah landasan moral bagi aparatur untuk bertindak profesional dan berintegritas,ˮ tutur Adhan.
Workshop ini sendiri diikuti oleh para pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. Hadir pula Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel, dan Kepala Kantor Regional XI BKN Manado Akhmad Syauki yang mendampingi Kepala BKN.
Kepala BKN Tegaskan Manajemen Talenta ASN Jadi Kunci Reformasi Birokrasi
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan, menekankan pentingnya percepatan penerapan manajemen talenta bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah strategis untuk mewujudkan Asta Cita Presiden serta visi misi kepala daerah. Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri kegiatan persiapan program penerapan manajemen talenta di Kalimantan Barat.
“Manajemen talenta adalah instrumen strategis, bukan tujuan akhir. Karena itu, momentum penguatan manajemen talenta saat ini harus dimanfaatkan untuk memastikan ASN ditempatkan berdasarkan potensi, kompetensi, dan kebutuhan organisasi,” ujar Zudan, dalam keterangan tertulis, Rabu (3/12/2025).
Selama ini, proses pemilihan pejabat masih mengandalkan mekanisme Baperjakat yang dinilai cepat namun tertutup. Di sisi lain, skema Open Bidding memberi transparansi lebih, tetapi membutuhkan waktu panjang. Memasuki era Manajemen Talenta Nasional sejak 2016 hingga 2024, birokrasi mulai terbuka, namun integrasi data belum sepenuhnya optimal.
Melihat kondisi itu, BKN memperkuat sistem menuju mobilitas talenta nasional yang memungkinkan penempatan ASN lebih lincah dan sesuai kompetensi. Dengan pendekatan ini, pemerintah diharapkan bisa mendapatkan talenta terbaik untuk mengisi jabatan strategis.