Liputan6.com, Bogota - Presiden Kolombia Gustavo Petro memperingatkan Donald Trump bahwa ia bisa "membangunkan jaguar" setelah presiden Amerika Serikat (AS) itu mengatakan bahwa negara mana pun yang memproduksi narkoba untuk dikirim ke AS bisa menjadi target serangan militer.
Melansir The Guardian, dalam rapat kabinet pada hari Selasa (2/12/2025), Trump mengatakan bahwa serangan militer terhadap target darat di dalam Venezuela akan segera dimulai. Trump juga memperingatkan bahwa negara mana pun yang memproduksi narkoba adalah target potensial, dengan secara khusus menyebut Kolombia.
Advertisement
Tidak lama setelah itu, Presiden Petro membalas lewat unggahan di media sosial.
"Mengancam kedaulatan kami sama saja dengan menyatakan perang; jangan rusak hubungan diplomatik dua abad," tulisnya.
Petro juga mengundang Trump untuk mengunjungi Kolombia—produsen kokain terbesar di dunia—untuk melihat upaya pemerintahnya menghancurkan laboratorium penghasil narkoba.
"Datanglah bersama saya dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kami menghancurkan laboratorium-laboratorium itu — satu laboratorium setiap 40 menit," ujarnya.
Sejak Agustus, pemerintahan Trump telah meningkatkan ketegangan di Amerika Latin ke tingkat yang belum pernah terlihat sejak invasi Panama tahun 1989, dengan dalih operasi anti-narkotika. Pentagon telah mengerahkan kekuatan angkatan laut yang besar dengan hampir 15.000 pasukan di depan pintu Venezuela di Karibia dan menewaskan lebih dari 80 orang dalam serangan terhadap kapal-kapal kecil yang diduga membawa narkoba.
"Kami akan mulai melakukan serangan-serangan itu di darat juga," ungkap Trump pada hari Selasa.
"Anda tahu, daratan jauh lebih mudah, jauh lebih mudah. Dan kami tahu rute yang mereka ambil. Kami tahu segalanya tentang mereka. Kami tahu di mana mereka tinggal. Kami tahu di mana para penjahat tinggal dan kami akan segera memulai itu juga."
Ketika ditanya apakah upaya tersebut akan dibatasi hanya pada Venezuela, Trump mengatakan tidak akan demikian.
"Saya dengar Kolombia, negara Kolombia, membuat kokain. Mereka punya pabrik-pabrik pembuatan kokain, oke? Dan kemudian mereka menjual kokain mereka kepada kami. Kami sangat menghargai itu. Tapi ya, siapa pun yang melakukan itu dan menjualnya ke negara kami berpotensi menjadi sasaran serangan," sebut Trump.
Ketegangan Sejak Awal Tahun
Sebagai sekutu lama dalam perang melawan narkoba, AS dan Kolombia mendapati hubungan mereka retak hampir sejak Trump menjabat untuk masa keduanya.
Benturan pertama mereka terjadi sedini Januari, ketika Petro—mantan gerilyawan dan presiden kiri pertama Kolombia—menolak masuknya pesawat AS yang membawa warga Kolombia yang dideportasi, dengan menegaskan bahwa mereka harus diperlakukan dengan martabat.
Ia kemudian membatalkan keputusan itu, namun hubungan semakin memburuk pada bulan September, di mana setelah menghadiri Sidang Umum PBB, Petro bergabung dalam protes pro-Palestina di New York dan mendesak tentara AS untuk tidak mematuhi perintah Trump untuk menyerang kemanusiaan. Ia juga menjadi kritikus keras serangan udara terhadap kapal-kapal yang diduga membawa narkoba itu.
Sebagai tanggapan, Kementerian Luar Negeri AS mencabut visa presiden Kolombia. Trump sejak itu menuduh Petro, tanpa memberikan bukti, sebagai pengedar narkoba ilegal dan mendorong produksi narkotika besar-besaran, menjadikannya "bisnis utama Kolombia".
Ancaman Trump terhadap Kolombia muncul hanya beberapa jam setelah mantan Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez yang divonis karena perdagangan narkoba dibebaskan dari penjara AS setelah menerima pengampunan dari Trump.
Hernandez sebelumnya dijatuhi hukuman 45 tahun karena diduga menciptakan "superhighway kokain" — jalur penyelundupan kokain yang sangat besar dan lancar, layaknya jalan tol bagi para kartel, yang digunakan untuk mengirim narkoba dari Amerika Selatan menuju AS.
Berbicara dalam rapat kabinet, Trump menyebut investigasi terhadap Hernandez—yang sebenarnya dimulai sebelum masa jabatan pertamanya—sebagai tindakan bermotif politik oleh pemerintahan Joe Biden yang menurutnya sangat tidak pantas.
"Jika di sebuah negara ada pengedar narkoba, itu tidak otomatis berarti presidennya harus dihukum penjara 45 tahun," tutur Trump.