Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (Ketum IKAPI) Arys Hilman Nugraha mengungkapkan upaya untuk meningkatkan ekosistem literasi di Indonesia bukan hanya melalui kegiatan-kegiatan literasi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan penulis.
Peningkatan literasi melalui upaya untuk mendorong budaya membaca pada generasi muda memang salah satu strategi yang bagus.
Advertisement
Namun, Arys menekankan untuk mengembangkan ekosistem literasi bangsa Kementerian Ekonomi dan Kreatif (Kemenkraf) RI harus mulai fokus untuk melahirkan penulis-penulis baru yang berkualitas.
Hal inilah yang kemudian menjadi tantangan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk menciptakan penulis-penulis penerus ekosistem literasi di Indonesia. Kemenkraf RI harus memastikan para penulis mendapatkan haknya dengan layak.
Arys turut mengungkapkan, saat ini penulis Indonesia belum mendapatkan imbalan yang pantas atas karya-karya tulisnya. Fenomena buku bajakan yang ramai digandrungi masyarakat membuat para penulis kehilangan kesempatan untuk mendapatkan royalti atas kerja kerasnya. Arys pun menegaskan akan terus memperjuangkan problematika buku bajakan ini.
"Saya tuh akan terus-menerus ya untuk kampanye, komit, melawan pembajakan, tapi memang capeknya itu," ujar Arys dalam Diskusi Persiapan Festival Literasi Nasional di Hotel Ambhara, Jakarta pada Kamis 27 November 2025.
Ketum IKAPI itu menyatakan siap membantu Kemenkraf untuk melawan masalah pembajakan buku di Indonesia. Dia menegaskan akan terus mendukung langkah-langkah Kemenkraf dalam memberantas buku bajakan.
"Itu kewajiban untuk terus menjalankan langkah-langkah terhadap hal ini, yang kemudian, mungkin ke Ekraf biar inklusif para penulis," ucap Arys.
Masalah pembajakan buku ini juga berdampak pada proses regenerasi penulis. Banyak masyarakat yang akhirnya menjadi takut untuk terjun dalam industri buku karena keuntungan yang tak pasti akibat maraknya pembajakan buku dan sejumlah masalah lain yang merugikan penulis.
Nasib Buku Fiksi yang Bias terhadap Buku Pendidikan
Arys menuturkan, nasib penulis buku di luar buku pendidikan saat ini masih belum cukup memadai. Saat ini, buku-buku yang diprioritaskan adalah buku-buku pendidikan.
"Bias terhadap buku pendidikannya kuat sekali. Jadi, yang diatur itu buku untuk kepentingan sekolah," ucap Arys.
Menurutnya, harga buku fiksi dipatok dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang lebih rendah oleh pemerintah dibanding dengan buku pendidikan. Hal ini sangat jauh dari Harga Pokok Produksi (HPP) yang dikeluarkan oleh penerbit.
Pemerintah kerap kali menilai buku pendidikan melalui proses yang lebih sulit dibanding buku fiksi. Buku pendidikan seringkali dianggap melewati penelitian yang dalam oleh beberapa ahli dan penulis. Padahal tantangan yang sama juga dirasakan oleh para penulis buku fiksi.
"Bukunya Rp38.000, sudah sangat murah. HPP ya, Harga Pokok Produksi. Waktu itu masuk, HET Rp 18.000, ya mereka mundur dong," ungkap Arys.
Arys mengatakan, hal yang sama juga berlaku ketika buku-buku tersebut diajukan ke Balai Pustaka, penerbit milik negara Indonesia. Banyak buku-buku yang lolos Balai Pustaka, tetapi tidak menemukan HET yang sesuai dengan penulis.
"Ada penerbit Kanisius, dia lulus 12 judul buku, yang HET-nya cocok cuma satu. Akhirnya dia tarik semua," terang dia.
Tekankan Pemerintah Tingkatkan Pelayanan Akses Baca
Upaya menyejahterakan penulis buku bukan hanya dilihat dari sisi keuntungan hasil saja, tapi juga dari sisi pembaca. Penulis membutuhkan para pembaca buku untuk menikmati dan membeli karya-karyanya.
Arys menekankan pentingnya menciptakan budaya baca di tanah air. Namun, ia juga menyoroti penyebab sulitnya menanamkan budaya baca pada generasi muda. Salah satu problematika yang harus dihadapi dalam meningkatkan budaya baca bangsa adalah sulitnya mendapatkan akses buku yang layak.
"Minat baca tidak cukup kalau tidak menjadi budaya baca. Budaya baca tidak mungkin bisa tumbuh kalau tidak ada akses baca. Orang yang tidak punya duit tidak bisa membeli buku. Maka harus disediakan perpustakaan, taman baca masyarakat, pojok baca di mana-mana," tutur Arys.
Banyak masyarakat yang belum mampu untuk membeli buku. Hal ini lah yang akhirnya membuat angka minat baca di Indonesia menurun. Arys menuturkan pemerintah harus mampu menyediakan sejumlah fasilitas yang memudahkan masyarakat dalam mengakses buku bacaan.
Arys menyebut peningkatan akses baca juga dapat dilakukan melalui beberapa akses alternatif. Salah satunya adalah dengan meningkatkan fasilitas teknologi yang memadai untuk para penulis.
"Kemudian ada akses alternatif, bisa komputer dan sebagainya yang membuat akses menjadi baik. Baru kita bisa. Ini adalah pembedahan dari hilir dari literasi," pungkas Arys.