Liputan6.com, Jakarta Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta mengingatkan, Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) berpotensi tidak dapat digelar dalam waktu sangat lama jika konflik antara Rais Aam dan Ketua Umum PBNU tidak segera diselesaikan melalui islah atau damai.
Hal itu disampaikan Rais Syuriyah PWNU DKI Jakarta, KH Muhyidin Ishaq, usai pertemuan PWNU se-Indonesia dalam rangka rapat koordinasi persiapan Harlah ke-103 NU di Kantor Pusat PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025).
Advertisement
KH Muhyidin menyatakan, kedua pimpinan tertinggi NU adalah sama-sama mandataris Muktamar. Sehingga keduanya tidak dapat diberhentikan di tengah jalan kecuali melalui forum Muktamar.
“Baik Rais Aam maupun Ketua Umum tidak bisa diberhentikan di tengah jalan. Kecuali lewat Muktamar. Apakah Muktamarnya biasa atau luar biasa. Kan cuma dua Muktamar itu,” ujarnya.
Islah atau Muktamar Terancam
Oleh karenanya, PWNU dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia harus menyepakati perlunya dorongan kuat agar kedua pihak melakukan islah sebelum pelaksanaan Muktamar. KH Muhyidin menilai, penyelesaian lewat islah merupakan satu-satunya jalan untuk menjaga legitimasi PBNU sebagai sebuah organisasi.
“Kesepakatan teman-teman wilayah se-Indonesia ini mengimbau supaya islah. Sampai dengan Muktamar lah,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan kekhawatiran bahwa tanpa rekonsiliasi, pelaksanaan Muktamar akan sulit dilakukan dan bahkan dapat tertunda sangat lama.
“Kalau tidak terjadi islah, saya cuma khawatir tidak bisa digelarnya Muktamar. Jangan-jangan nanti bisa 15 tahun enggak Muktamar ini,” kata dia.
Selain menyerukan islah, KH Muhyidin juga turut menyoroti maraknya informasi yang menurutnya menyesatkan dan dapat memicu perpecahan. Ia pun meminta agar elite-elite NU berhenti untuk menyebarkan narasi yang berpotensi memecah belah.
“Berhentilah memberikan informasi-informasi yang menyesatkan. Informasi-informasi yang membelah. Saya pikir ini orang enggak waras ini. Perlu diwarasin,” kata dia.
Gus Yahya Dipecat
Sebelumnya, Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memecat Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU terhitung mulai hari ini, Rabu 26 November 2025, yang tertuang dalam surat bernomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025.
Adapun surat tersebut langsung ditandatangani oleh Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir pada Selasa, 25 November 2025.
Saat dikonfirmasi, Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir membenarkan surat tersebut. "Iya (ada surat pemecatan)," kata dia kepada Liputan6.com, Rabu (26/11/2025).
Dalam surat tersebut dijelaskan, Yahya Cholil Staquf telah menerima dan membaca surat Hasil Keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU dengan Lampiran Risalah Rapat Harian Syunyah.
"Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ada butir 2 di atas maka KH. Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB," demikian bunyi suratnya.
"Bahwa berdasarkan butir 3 di atas, maka KH. Yahya Cholil Staquf tidak lagi memiliki wewenang dan hak untuk menggunakan atribut, fasilitas dan/atau hal-hal yang melekat kepada jabatan Ketua Umum PBNU maupun bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB," demikian lanjut surat tersebut.