Liputan6.com, Jakarta - Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal, merespons rencana pemerintah Indonesia untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza.
Ia menilai gagasan tersebut menunjukkan sikap diplomasi aktif Indonesia terhadap isu Palestina, namun harus dilakukan dengan kehati-hatian tinggi dan landasan mandat yang jelas.
Advertisement
Menurut Dino, sebelum pasukan dikirim, pemerintah harus memastikan adanya mandat tegas dan detail dari PBB, mulai dari tujuan misi hingga batasan operasi di lapangan.
Tanpa mandat yang jelas, pasukan penjaga perdamaian dapat menghadapi risiko terseret ke dalam konflik bersenjata yang dinamis dan penuh ketidakpastian.
“Sebelum pasukan dikerahkan, harus jelas apa mandatnya. Mulai dari apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh, dan bagaimana aturan operasinya,” ujarnya.
Dino menekankan bahwa misi penjaga perdamaian bukan hanya soal bantuan moral atau solidaritas internasional, tetapi merupakan operasi militer berskala besar yang harus memiliki kerangka hukum internasional.
Damai Gaza Harus Disetujui Semua Pihak
Selain mengenai pasukan perdamaian, Dino juga menyoroti pentingnya kerangka perdamaian yang disepakati oleh seluruh pihak yang bertikai di Gaza, termasuk kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh langsung di lapangan.
Ia memperingatkan bahwa kesepakatan damai tidak akan efektif jika ada pihak yang menolaknya atau tidak merasa terlibat dalam penyusunannya. Karena itu, ia menekankan pentingnya melibatkan seluruh aktor, baik negara maupun kelompok non-negara, dalam proses perundingan.
“Perjanjian damai harus mencakup semua pihak yang bertikai. Kalau ada pihak yang tidak ikut menyetujui, maka gencatan senjata tidak akan bertahan lama,” tegasnya.
Solusi Dua Negara
Dino menilai bahwa kerangka perdamaian di Gaza harus mengarah pada solusi dua negara (two-state solution) sebagai jalur diplomasi jangka panjang yang bertujuan mewujudkan kedaulatan Palestina sekaligus stabilitas keamanan Israel.
Rencana mengirim pasukan ke Gaza menunjukkan sikap baru Indonesia yang lebih aktif dan proaktif dalam mendorong penyelesaian konflik Timur Tengah.
Meski demikian, Dino menegaskan bahwa keberanian diplomasi tersebut harus diimbangi dengan perhitungan strategis agar tidak justru menimbulkan risiko baru bagi Indonesia maupun komunitas internasional.