Liputan6.com, Dhaka - Bangladesh kembali meminta India mengekstradisi mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang baru-baru ini dijatuhi hukuman mati secara in absentia atas tindakan keras mematikan tahun lalu terhadap aksi demo mahasiswa.
Melansir Al Jazeera, Touhid Hossain, yang memegang portofolio urusan luar negeri dalam pemerintahan sementara Bangladesh, pada hari Minggu (23/11/2025) mengatakan bahwa Dhaka telah mengirim surat dua hari sebelumnya, mendesak New Delhi untuk menyerahkan mantan pemimpin yang buron itu.
Advertisement
Hasina (78) kini bersembunyi di India, yang merupakan sekutu dekatnya selama 15 tahun masa jabatannya sebagai perdana menteri Bangladesh. Pemerintahannya yang dianggap otoriter digulingkan melalui sebuah gelombang protes pada Agustus 2024, yang menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa menewaskan lebih dari 1.400 orang.
Pada hari Senin (17/11), Pengadilan Kejahatan Internasional (ICT) khusus di Dhaka memvonis Hasina atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan menjatuhkan hukuman mati, memenuhi salah satu janji utama dari pemerintah sementara yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus.
Setelah putusan pengadilan, Kementerian Luar Negeri Bangladesh menegaskan bahwa India memiliki "tanggung jawab wajib" berdasarkan perjanjian ekstradisi bilateral yang ditandatangani pada 2013 untuk memfasilitasi pemulangan mantan pemimpin tersebut.
Kementerian itu menyatakan bahwa menampung Hasina adalah tindakan tidak bersahabat yang serius dan menyebutnya sebagai penodaan terhadap keadilan bagi negara mana pun yang memberikan suaka kepada individu-individu yang telah divonis melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Kementerian Luar Negeri India menanggapi dengan mengatakan bahwa mereka telah "mencatat" putusan terhadap Hasina. Namun India sejauh ini belum memberikan komentar mengenai kemungkinan ekstradisinya. Surat kabar Bangladesh Prothom Alo melaporkan bahwa Dhaka telah membuat setidaknya tiga permintaan ekstradisi seperti itu sejauh ini.
Dukungan India pada masa lalu terhadap Hasina telah merenggangkan hubungan antara kedua negara Asia Selatan tersebut sejak kejatuhannya.
Namun ketegangan tampaknya sedikit mereda minggu ini setelah Penasihat Keamanan Nasional Bangladesh, Khalilur Rahman, mengunjungi India untuk menghadiri sebuah pertemuan puncak keamanan regional, di mana ia juga bertemu dengan mitranya dari India, Ajit Doval.
Laporan media di Bangladesh mengatakan bahwa Rahman mengundang Doval untuk melakukan kunjungan balasan.
Bangladesh akan mengadakan pemilihan umum pertamanya sejak protes tersebut pada Februari. Partai Hasina, Liga Awami, dilarang melakukan aktivitas politik apa pun.