Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi Yuldi Yusman menegaskan fungsi kehumasan di lingkungan Imigrasi tidak boleh terjebak pada rutinitas seremonial pencitraan, melainkan harus bertransformasi menjadi instrumen strategis yang adaptif dan responsif dalam menjaga kepercayaan publik.
"Insan kehumasan Imigrasi harus terus adaptif, responsif, dan berintegritas dalam menghadapi dinamika isu keimigrasian. Ini bukan sekadar pencitraan, melainkan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat," ujar Yuldi dalam keterangan di Bandung, melansir Antara, Minggu (23/11/2025).
Advertisement
Yuldi menyampaikan, hal tersebut sehubungan dengan gelaran Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHII) 2025 di Bandung, Jawa Barat, sebagai puncak evaluasi kinerja komunikasi publik seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi se-Indonesia.
AHII 2025 yang digelar di salah satu hotel di kawasan Gatot Subroto Bandung, Yuldi mengingatkan bahwa bukan sekadar ajang pembagian piala, melainkan mekanisme standarisasi kualitas layanan informasi.
Kompetisi ini memaksa setiap UPT untuk menaikkan standar transparansi mereka, mulai dari pengelolaan pengaduan masyarakat (the most caring one) hingga keterbukaan informasi melalui media digital.
Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Sandi Aryadi menilai, korelasi antara kinerja humas yang baik dengan tingkat kepuasan masyarakat sangat erat.
"Saya mengapresiasi kinerja Humas Imigrasi hingga perwakilan luar negeri. Kerja keras mereka berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik keimigrasian yang kita rasakan saat ini," kata Sandi.
Siapkan Infrastruktur Digital
Dalam ajang yang mempertandingkan delapan kategori strategis tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung mencatatkan prestasi gemilang dengan memborong penghargaan di tengah peran gandanya sebagai mitra penyelenggara.
Kantor Imigrasi Bandung berhasil menyabet gelar Terbaik Pertama untuk kategori Best Company Profile (Video Profile) dan Terbaik Kedua untuk kategori Magashine (Majalah & Tabloid).
"Capaian ini menandakan kesiapan infrastruktur komunikasi digital di Jawa Barat telah memenuhi standar nasional dalam mendiseminasi kebijakan keimigrasian kepada publik," jelas Sandi.
Rangkaian kegiatan yang bermula dari forum Communigration (Kopdar Humas) sejak 2019 ini telah menjadi barometer tahunan kompetensi petugas imigrasi dalam mengelola arus informasi, menangani krisis komunikasi, serta menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah.