Liputan6.com, Jakarta - Skema pengurangan beban utang jumbo proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh masih terus dibahas. Ada opsi penggunaan kas negara untuk meringankan beban PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Aditya Dwi Laksana menilai ada skema yang bisa dilakukan soal penggunaan APBN ke operasional Whoosh.
Advertisement
"Bisa dengan skema subsidi beban KCIC, misalnya penggunaan pita suara GSM, atau tenaga listrik dibantu APBN agar KCIC di masa awal operasi sampai tahun tertentu mendapatkan harga khusus yang lebih rendah," kata Aditya saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (16/11/2025).
Pada dasarnya, kata dia, ada dua peran subsidi. Pertama, menambah penumpang jika subsidi diarahkan pada harga tiket. Kedua, mengurangi beban biaya operasional perusahaan. "Ini supaya cash flow KCIC meningkat, jadi lebih ada kemampuan membayar utang," katanya.
Dia melihat beberapa aspek yang bisa ditanggung APBN. Misalnya, beban biaya persinyalan pita suara GSM hingga penggunaan listrik. Pemerintah juga bisa membantu negosiasi tenggat wakru utang, tingkat bunga, hingga pengadaan lahan jika ada pengembangan.
"Yang terakhir ya penambahan penyertaan ke pemegang saham (BUMN) untuk memperkuat cash flow KCIC, atau pemisahan sarana prasarana kereta cepat, prasarana jadi milik negara, KCIC fokus ke operasional dan sarana saja," beber dia.
Bukan Subsidi Harga Tiket
Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membuka peluang adanya skema public service obligation (PSO) ke Kereta Cepat Whoosh. Namun, dipastikan kalau PSO itu bukan untuk subsidi operasional apalagi harga tiket.
Managing Director Stakeholders Management and Communication Danantara, Rohan Hafas menegaskan tidak ada rencana subsidi PSO ke operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh.
"Kurang lebih (PSO) infrastrukturnya ya. Bukan pengoperasian misalkan kereta-keretanya, infrastrukturnya. Yang tarif enggak ada, enggak ada," kata Rohan ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Sabtu, 15 November 2025.
Beban dari Infrastruktur
Dia menjelaskan, skema PSO yang akan diambil nantinya masih dibahas oleh pemerintah dan Danantara. Sehingga masih terbuka berbagai opsi pelaksanaannya. Satu hal yang dipastikannya, PSO akan menyasar untuk mengurangi beban dari infrastruktur Whoosh dan bukan operasional.
"Belum (ditentukan), masih intinya kembali ke khittah di seluruh dunia bahwa infrastruktur seperti itu udah pasti negara, tidak ada yang secara bisnis bisa di ini, karena payback period semua infrastruktur di seluruh dunia 30-50 tahun," jelas dia.
Rohan menyebut, skema pembayaran utang atas beban infrasturktur itu pun masih belum ditentukan. "Nah itu yang belum. Turunan seperti apa detailnya, bagaimana jangka waktunya, bagaimana bayarnya, sebagainya siapa yang bayar, Danantara kah, APBN kah, itu belum," tuturnya.
Lazimnya skema PSO dijalankan pemerintah pada sektor transportasi yang tidak menguntungkan bagi operator. Biasanya untuk membuat harga tiket terjangkau di rute perintis dengan biaya operasional yang tinggi.
Pendapatan Tiket Bisa Tanggung Biaya Operasional
Rohan membeberkan, biaya operasional Whoosh sejatinya bisa ditutup dari penjualan tiket. Hal ini jika mengesampingkan hitungan beban infrastruktur tadi.
"Kasarnya tanpa bicara rel, jembatan, belah gunungnya, Whoosh-nya positif. Jumlah penumpang versus operasional dan depresiasi gerbong, istilahnya oke," ucap dia.
Dalam hitungan Danantara, pendapatan dari tiket itu bahkan bisa membuat PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untung. "Cukup (biaya operasional), masih ada untung lagi," tandasnya.