Liputan6.com, Jakarta Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN Agus Sudrajat menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada pada fase krusial menuju target SDGs 2030.
Advertisement
Berdasarkan laporan United Nations SDGs Report 2024, hanya sekitar 70 persen target global yang berjalan sesuai rencana, sementara kawasan Asia Pasifik masih menghadapi kemunduran dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan sosial.
“Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain ketimpangan pembangunan antar wilayah, angka stunting yang masih 21,5 persen, serta rendahnya tingkat literasi dan numerasi di berbagai daerah. Karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan menjadi kunci agar target SDGs dapat tercapai tepat waktu,” ujarnya, Jumat (14/11/2025).
Agus menjelaskan bahwa kegiatan ini berfokus pada tiga prioritas utama percepatan SDGs di Indonesia. Pertama, Tata Kelola Multi-Level, yaitu memperkuat koordinasi vertikal dan horizontal antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong lokalisasi SDGs.
Ia mencontohkan keberhasilan Finlandia dan Kosta Rika dalam membangun platform lintas sektor dan lintas level yang menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih koheren.
Kedua, Pembiayaan Terintegrasi dan Inovatif, yang menekankan perlunya kerangka pembiayaan SDGs yang menggabungkan berbagai sumber seperti anggaran regional, transfer pusat, kemitraan swasta, serta insentif berbasis hasil (result-based financing).
Ketiga, Sistem Data dan Pemantauan Berbasis Kecerdasan Buatan (AI), yang dapat digunakan untuk analitik prediktif—misalnya mendeteksi kerentanan stunting, potensi putus sekolah, serta memperkuat evaluasi kinerja berbasis bukti.
“Pendekatan ini diharapkan memperkuat sistem perencanaan kebijakan yang lebih adaptif dan akurat,” tegasnya.
LAN juga mendorong seluruh pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator SDGs, khususnya SDG 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan) dan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, hingga RKPD, agar pelaksanaannya dapat diukur secara sistematis dan akuntabel.
Visi Indonesia 2045
Sementara itu, Head of Office UNPOG/DPIDG/UN DESA, Changseob Han, menekankan pentingnya membangun lembaga publik yang kuat, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan global.
“Agenda 2030 dan Visi Indonesia 2045 merupakan tanggung jawab bersama di tengah tantangan global seperti konflik, perubahan iklim, dan menurunnya kepercayaan publik. Di masa seperti ini, peran institusi publik yang efektif sangat penting untuk memastikan tidak ada yang tertinggal (no one left behind),” ujarnya.
Han juga mengapresiasi langkah Indonesia yang telah mencapai 61 persen indikator SDGs dengan tren yang positif. Namun, menurutnya, tantangan di tingkat daerah masih cukup besar, terutama terkait kompleksitas pembiayaan dan keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih.
Wamensos: Butuh Kolaborasi untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem
Sebelumnya, human Initiative menggelar Future Initiative Forum (FIF) 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Forum ini mengangkat tema “Driving Sustainable Impact Through Multi-Stakeholders Collaboration” dan menjadi ruang strategis bagi para pemangku kepentingan lintas sektor untuk memperkuat sinergi serta membangun solusi kolaboratif yang berkelanjutan.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga filantropi, akademisi, media, hingga sektor perusahaan. Seluruh peserta berdiskusi tentang pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan kemanusiaan, ketimpangan sosial, krisis iklim, dan isu ekonomi yang semakin kompleks.
Dalam sambutannya, President of Human Initiative Tomy Hendrajati menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menciptakan kebaikan yang berkelanjutan.
“Tidak ada kebaikan yang tumbuh tanpa kolaborasi. Kita hidup di dunia yang saling terhubung, di mana krisis kemanusiaan, ketimpangan sosial, krisis iklim, dan tantangan ekonomi tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja,” ujar Tomy.
Pernyataan serupa disampaikan Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono, yang menekankan bahwa kolaborasi menjadi fondasi dalam memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa sendirian. Kita butuh kolaborasi untuk memberdayakan secara ekonomi dan membangun rumah layak huni. Kami berharap sinergi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam urusan kemanusiaan dan perentasan kemiskinan bisa semakin kokoh,” tuturnya.
Kolaborasi
Sementara itu, Retno Marsudi, selaku UN Secretary-General Special Envoy on Water, menyoroti pentingnya memperkuat solidaritas di tengah perubahan global yang cepat.
“Situasi dunia sangat dinamis, maka yang dapat kita perkuat bersama adalah solidaritas dan kerja sama melalui acara yang diinisiasi oleh Human Initiative ini,” ungkapnya.
Melalui FIF 2025, Human Initiative menekankan kolaborasi sebagai kekuatan dalam menenun dampak berkelanjutan. Forum ini menjadi momentum untuk mempertemukan visi kemanusiaan dengan strategi bisnis yang berorientasi pada Sustainable Development Goals (SDGs) serta menciptakan nilai bersama yang memberi manfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan keberlangsungan usaha.
FIF 2025 menegaskan bahwa kolaborasi adalah kunci dalam menggerakkan kebaikan dan memartabatkan manusia. Sinergi lintas sektor membuka peluang lebih luas untuk menciptakan perubahan berkelanjutan, memperkuat ketahanan sosial, serta menumbuhkan nilai kemanusiaan yang inklusif di setiap langkah kolaborasi.