Komisi Percepatan Reformasi Polri Gelar Audiensi dengan Gerakan Nurani Bangsa

Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi bersama Gerakan Nurani Bangsa (GNB), yang akan diselenggarakan pada Kamis (13/11/2025) siang ini.

oleh Nanda Perdana PutraDiterbitkan 13 November 2025, 13:35 WIB
Presiden Prabowo Subianto melantik Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua Komisi Reformasi Polri di Istana Negara. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden).

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi bersama Gerakan Nurani Bangsa (GNB), yang akan diselenggarakan pada Kamis (13/11/2025) siang ini.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqie menyampaikan, audiensi tersebut digelar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

"Iya hari ini menerima audiensi GNB di PTIK jam 13.30," tutur Jimly saat dikonfirmasi wartawan.

Ada pun pertemuan siang ini akan membahas perihal rekomendasi dan masukan kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk perbaikan institusi kepolisian. Nantinya, hasil dari pertemuan tersebut bakal disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) meminta polisi untuk membebaskan para aktivis, pelajar, hingga mahasiswa yang ditangkap saat aksi demo berujung ricuh pada Agustus 2025. Hingga hari ini, masih ada ada aktivis maupun mahasiswa di sejuumlah daerah yang masih ditahan.

"Kami menyampaikan tuntutan bahwa adik-adik kita, anak-anak kita, para aktivis, para mahasiswa bahkan para pelajar kita yang saat ini masih ditahan di sejumlah kota, di sejumlah provinsi, kabupaten, kota, di Tanah Air, kami berharap sesegera mungkin bisa dibebaskan," kata salah satu tokoh GNB, Lukman Hakim Saifuddin usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Kamis 11 September 2025.

Mantan Menteri Agama ini mengatakan, para pelajar ini seharusnya tidak berada di jeruji besi. Kondisi ini bisa membuat para pelajar menjadi putus sekolah dan hilang masa depannya.

"Karena pada dasarnya mereka adalah anak-anak kita yang mestinya mereka tidak ada dalam posisi seperti itu. Karena dengan ditahan lalu kemudian mereka menjadi terganggu bahkan bisa terputus proses pendidikannya, yang itu adalah harapan kita semua akan masa depan mereka," ucap Lukman Hakim.

 

Aksi Demo Dijamin Konstitusi

Polisi berjaga saat massa dari berbagai elemen buruh berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/10/2020). Dalam aksinya, massa meminta dikeluarkannya Perppu pencabutan UU Cipta Kerja. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Menurut Lukman, aksi demo yang dilakukan para mahasiswa dan aktivis sejatinya dijamin oleh konstitusi. Namun, kata dia, demo damai itu berubah hingga berujung kericuhan, perusakan fasilitas umum, pembakaran, dan penjarahan.

"Lalu kan kemudian berubah menjadi tindakan kekerasan, perusakan fasilitas umum, bahkan penjarahan, dan lain sebagainya, pembakaran-pembakaran. Dan itu lalu kemudian menimbulkan fitnah, tuduhan macam-macam," ucap Lukman.

Untuk itu, GNB mendorong pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut kerusuhan yang terjadi. Lukman mengusulkan tim tersebut diiisi oleh orang-orang profesional dan memiliki integritas tinggi.

Dengan begitu, bisa menghilangkan semua fitnah, tuduhan-tuduhan, saling tuduh satu kepada yang lain.

"Yang tidak hanya berisi orang-orang yang berintegritas tinggi, profesional, dan mandiri, tapi juga komisi investigasi independen ini memiliki kewenangan yang kuat untuk menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya," sambung Lukman.

 

Para Tokoh yang Bertemu Presiden Prabowo

Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Aksi tersebut untuk memperingati May Day serta menolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan meminta klaster ketenagakerjaan kembali ke substansi UU Nomor 13 Tahun 2003. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Dalam pertemuan dengan Prabowo, tokoh GNB juga menyampaikan tuntutan untuk reformasi bidang ekonomi, politik, hukum, Hak Asasi Manusia, hingga pertahanan dan keamanan. Lukman berharap pemerintah dapat menindaklamjuti tuntutan-tuntutan tersebut.

Adapun para tokoh yang turut serta dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo, yakni:

1. Sinta Nuriyah Wahid;

2. Quraish Shihab;

3. Pdt. Gomar Gultom;

4. Romo Franz Magnis-Suseno;

5. Omi K. Nurcholis Majid;

6. Lukman Hakim Saifuddin;

7. Erry Riyana Hardjapamekas;

8. Alissa Wahid;

9. Komaruddin Hidayat;

10. Francisia SS Seda;

11. Laode M Syarif;

12. Hong Thin;

13. Kamaruddin Amin;

14. Bikku Dhanmasubho Mahathera;

15. Pdt. RD Aloys Budi Purnomo; dan

16. Uskup Antonius S. Bunjamin.

Infografis Polri Musnahkan 214,84 Ton Narkoba Senilai Rp 29,37 Triliun. (Liputan6.com/Gotri/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya