Liputan6.com, Jakarta Pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI, Soeharto masih menyisakan polemik. Salah satunya datang dari jaringan GUSDURian.
Direktur Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid mempertanyakan pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan presiden Soeharto yang berkuasa sebagai Presiden RI selama 32 tahun. Menurut Alissa, meski Soeharto dianggap memiliki jejak perjuangan kemerdekaan, pembangunan dan swadaya pangan, hingga menjadi pemimpin yang membuat situasi politik dan ekonomi stabil, akan tetapi memori kolektif bangsa Indonesia menunjukkan hal sebaliknya.
Advertisement
"Selama berkuasa, Soeharto terlibat dalam berbagai tindakan yang mencederai nilai-nilai kepahlawanan. Rezim Orde Baru yang dikendalikannya selama lebih tiga dasawarsa melakukan berbagai dosa besar demokrasi, mulai dari pelanggaran hak asasi manusia, praktik korupsi, represi politik, hingga kebebasan sipil politik," ujar Alissa seperti dikutip dari keterangan tertulis, Senin (11/10/2025).
"Ini membuatnya tidak memenuhi syarat integritas moral dan keteladanan seperti yang dimaksud Pasal 25 UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan," imbuhnya tegas.
Alissa menyatakan, pemberian pahlawan kepada Soeharto merupakan sebuah pengkhianatan pada demokrasi. Khususnya terhadap gerakan reformasi yang telah menumbangkan rezim otoritarianisme yang korup.
Atas nama Jaringan GUSDURian, Alissa menyatakan sikap penolakan secara tegas pemberian gelar pahlawan pada Soeharto dan menganggapnya sebagai sebuah pengkhianatan terhadap demokrasi dan reformasi.
"Jaringan Gusdurian menyayangkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah karena memberikan gelar bukan karena alasan yang arif," kritik dia.
Selektif Beri Gelar Pahlawan
Alissa pun mendesak pemerintah untuk selektif memberikan gelar pahlawan di masa mendatang. Sebab, gelar tersebut sejatinya hanya diberikan kepada tokoh yang tepat dan layak. Yaitu mereka yang teguh memegang nilai moral, yang mengorbankan diri untuk kemaslahatan rakyat, dan bukan sebaliknya, mengorbankan rakyat atas nama kekuasaan.
"Kami menegaskan bahwa bukan jabatan dan kekuasaan yang menentukan seseorang dapat disebut pahlawan, melainkan karakter moral etis, terutama berkait dengan tindakan yang mengangkat kemaslahatan masyarakat dan menjaga harkat martabat manusia," tutupnya.
Tutut soal Penolakan Gelar Pahlawan Soeharto: Kami Tidak Dendam
Putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana yang akrab disapa Mbak Tutut tak mempermasalahkan apabila ada pihak yang kontra terkait penetapan mendiang ayahnya sebagai Pahlawan Nasional.
"Untuk yang kontra, yang tidak mendukung, saya, kami keluarga tidak merasa dendam atau kecewa atau bagaimana karena memang kita kan negara kita ini kan kesatuan Bhinneka banyak macem-macemnya. Monggo-monggo saja," jelas Tutut usai penetapan Presiden Soeharto sebagao Pahlawan Nasional di Istana Negara Jakarta, Senin (10/11/2025).
Tutut menuturkan, pro kontra merupakan hal yang biasa terjadi. Asalkan semua masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan.
"Boleh-boleh saja kontra tapi juga jangan ekstrim gitu. Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan," kata Tutut.
"Pro kontra kan masyarakat Indonesia tuh kan macem-macem ya. Ada yang pro dan ada yang kontra itu wajar-wajar saja," sambungnya.
Tutut: Perjuangan Bapak untuk Masyarakat
Tutut mengajak masyarakat Indonesia untuk melihat hal-hal yang sudah dikerjakan Soeharto sejak muda hingga menjadi presiden. Tutut yang selalu mendampingi Soeharto menyebut ayahnya berjuang untuk kepentingan masyarakat Indonesia.
"Yang penting kan kita melihat apa yang telah dilakukan oleh bapak saya dari sejak muda sampai beliau mangkat, itu semua perjuangannya untuk kepentingan negara dan masyarakat Indonesia," tuturnya.
Tutut menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan masyarakat Indonesia yang sudah mendukung Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Dia menekankan keluarga tidak dendam atau kecewa terhadap masyarakat yang menolak penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional.