Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasam Permukiman Maruarar Sirait melaporkan sejumlah capaian strategis kementeriannya kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Salah satunya, mengenai realisasi serapan anggaran dan program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Maruarar menyampaikan bahwa serapan anggaran program rumah untuk masyarakat penghasilan rendah mencapai 70 persen.
Advertisement
"Yang pertama, kami laporkan bahwa serapan anggaran di tempat kami sampai hari ini sudah 70 persen," kata Maruarar usai dipanggil Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Menurut dia, serapan rumah subsidi untuk masyarakat penghasilan rendah juga mencapai 205.000, dari kuota 350.000. Di sisi lain, Maruarar menuturkan pemerintah telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sebelumnya dikenakan biaya.
Hal ini sesuai arahan dari Prabowo yang menginginkan program pro rakyat. Selain itu, izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya dikenal sebagai IMB juga digratiskan bagi kelompok masyarakat tersebut.
"Kemudian, juga PBG-nya, persetujuan bangunan gedung, dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG, itu juga sudah gratis, itu berjalan, dan dimonitor, dibantu oleh Bapak Mendagri. Jadi para Bupati, Wali Kota juga menjalankan itu, dan sudah dijalankan itu" jelas Maruarar.
Bunga Rumah Subsidi
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar menambahkan bahwa bunga rumah subsidi tetap dijaga pada tingkat 5 persen, sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil di tengah kondisi ekonomi global yang dinamis.
Selain rumah subsidi, pemerintah juga memperkuat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni.
"Kita tahu bahwa rakyat kita yang punya rumah, tapi tidak layak huni, ada 26,9 juta rumah. Jadi punya rumah, tapi tidak layak huni. Di sini, negara membantu tahun ini 45 ribu rumah yang direnovasi, supaya dari tidak layak huni, jadi layak huni, ujarnya.
"Tahun depan, Bapak Presiden meningkatkan besar sekali, dari 45 ribu tahun ini, tahun depan menjadi 400 ribu," sambungnya Maruarar.