Liputan6.com, Jakarta - Dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda, PDI Perjuangan menggelar forum bertajuk “Yang Muda, Yang Bersuara.” PDIP menghadirkan suara-suara anak muda yang tak hanya mengkritik, tetapi juga menawarkan solusi praktis.
Mulai dari masalah pendataan disabilitas yang disebut sebagai 'masalah mendasar', bayang-bayang impunitas pelanggaran HAM yang menggerus demokrasi, hingga krisis sampah elektronik (e-waste) yang justru menyimpan potensi ekonomi.
Advertisement
Acara yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (28/10/2025), menghadirkan puluhan anak muda dari berbagai komunitas yang menyuarakan gagasan lintas isu
Salah satu pembicara, Marthella Rivera Roidatua Sirait, pendiri Koneksi Indonesia Inklusif (Konekin), menyoroti menyoroti soal pendataan penyandang disabilitas yang disebutnya masih amburadul.
“Sudahkah semua penyandang disabilitas terdata di Indonesia? Belum,” kata dia.
Dia mencontohkan kondisi aksesibilitas publik yang masih jauh dari ideal, seperti jalur pemandu kuning di MRT Cipete yang rusak parah.
Menurut data yang ia paparkan, 17,2 persen penyandang disabilitas tidak pernah bersekolah, dan hanya 23,9 persen yang aktif bekerja. Bahkan, kurang dari seribu perusahaan di Indonesia yang mempekerjakan tenaga kerja disabilitas.
Lewat komunitasnya, Marthella membangun pelatihan UMKM inklusif dan katalog digital pemasaran produk karya penyandang disabilitas.
“Program seperti ini layak direplikasi dan diakselerasi,” tegasnya.
Pelanggaran HAM Belum Surut
Dari bidang hak asasi manusia, Jane Rosalina Rumpia dari KontraS menjelaskan, meski sudah lebih dua dekade reformasi, pelanggaran hak asasi manusia belum juga surut.
“Sepanjang Juli 2024 hingga Juli 2025, kami mencatat 89 pelanggaran kebebasan sipil dan 42 pembubaran aksi massa,” ungkap Jane.
Menurutnya, reformasi sektor keamanan yang tidak tuntas dan impunitas pelaku pelanggaran masih menjadi masalah serius. Ia menegaskan perlunya partai politik dan DPR berperan aktif dalam pengawasan pemerintah.
“Demokrasi yang sehat butuh partisipasi masyarakat dan anak muda yang berani bersuara,” katanya.
Dalam bidang pendidikan, Erlangga Sakti Ubaszti dari Indonesia Institute for Education Reform bersama Rizky Liberty menyoroti soal ketimpangan akses. Menurut perlunya transformasi sistem pendidikan agar berpihak pada siswa.
“Kita masih menghadapi ketimpangan ekonomi yang membuat akses ke perguruan tinggi tidak merata. Pendidikan seharusnya jadi alat pembebasan, bukan seleksi sosial,” kata Rizky.
Mereka menyerukan pentingnya kurikulum yang adaptif terhadap perubahan zaman dan pembelajaran berbasis karakter serta kreativitas.
Bahaya Limbah Elektronik
Sementara itu, Rafa Jafar, pendiri Komunitas EwasteRJ, mengingatkan bahaya limbah elektronik yang makin menggunung.
“E-waste mengandung logam berharga seperti emas, perak, paladium, bahkan nikel. Daripada terus menggali sumber daya alam, kita bisa memanfaatkannya dari perangkat elektronik yang tak terpakai,” jelasnya.
Rafa kini mengembangkan dropbox e-waste di sejumlah kota untuk mendorong partisipasi publik.
“Kami ingin membangun kesadaran ekonomi sirkular. Jangan buang, tapi ubah jadi peluang,” ujarnya.
Forum Suara Muda ini menegaskan bahwa generasi muda bukan sekadar penonton politik, melainkan mitra kritis dalam merancang masa depan bangsa. Mereka menuntut kebijakan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan.
“Suara muda adalah wajah Indonesia hari ini,” kata Ketua DPP PDIP bidang Pemuda dan Olahraga, MY Esti Wijayanti.