Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan badan usaha swasta tetap mendapat kuota impor BBM untuk 2026. Dia membuka peluang kuotanya ditambah lagi.
"Terkait dengan 2026, kita akan memberikan kuota juga dan kita akan berlakukan sama bagi perusahaan-perusahaan yang mau taat aturan," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Advertisement
Dia menegaskan, pemerintah dan pelaku usaha swasta harus berjalan bersama. Bahlil juga menerangkan pemerintah berkewajiban mengayomi pengusaha.
"Saya katakan bahwa pemerintah enggak boleh zalim pada pengusaha tapi pengusaha juga jangan ngatur pemerintah. Pemerintah dan swasta harus sama-sama, pemerintah punya kewajiban mengayomi pengusaha, tapi pengusaha juga punya kewajiban jangan ngatur pemerintah, kita sama-sama membutuhkan," sambungnya.
Asal tahu saja, kuota impor bagi badan usaha swasta seperti Shell, bp, hingga Vivo tahun ini lebih tinggi 10 persen dari alokasi 2024. Hanya saja, di pertengahan Agustus 2025, sejumlah SPBU swasta sudah mulai kehabisan stok.
Tambahan serupa, kemungkinan bisa diberikan lagi untuk 2026, tahun depan. "Sampai saat ini pikiran saya masih begitu, terkecuali kalau ada yang agak sedikit bagaimana-bagaimana, kita pikirkan lah ya," ujar Bahlil.
Ubah Skema Kerja Sama
Diberitakan sebelumnya, PT Pertamina (Persero) mengubah skema kerja sama dengan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, yang selama ini menjadi bagian penting dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM) nasional.
Perubahan ini dilakukan guna mempercepat proses penyaluran dan mengatasi keterlambatan pasokan di sejumlah SPBU swasta. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis bahwa stok BBM, khususnya jenis bensin, akan kembali terisi penuh di akhir Oktober 2025.
Menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) ESDM, Laode Sulaeman, pola kerja sama antara Pertamina dan badan usaha (BU) hilir migas non-pemerintah kini tidak lagi dilakukan melalui sistem lelang kolektif.
“Jadi, masing-masing badan perusahaan swasta nanti yang berkomitmen langsung dengan Pertamina. Enggak dikumpul lagi seperti sebelumnya, karena hasilnya kurang efisien,” ujar Laode di sela acara Minerba Convex 2025 di Jakarta, dikutip Jumat (17/10/2025).
Negosiasi Masing-Masing
Laode menjelaskan, pada sistem lama, negosiasi dilakukan secara bersamaan melalui lelang terbuka di mana setiap BU harus menyiapkan sendiri calon importir dan sumber pasokan BBM. Proses ini kerap menimbulkan hambatan teknis dan memperlambat distribusi di lapangan.
Melalui mekanisme baru, Pertamina kini bernegosiasi langsung dengan masing-masing BU, sehingga proses dapat disesuaikan dengan kesiapan dan kapasitas tiap perusahaan.
"Mekanisme ini membuat jalur komunikasi lebih cepat dan hasilnya lebih konkret. Kalau dulu digabung, kadang ada yang siap, ada yang mundur. Sekarang, masing-masing diproses sendiri,” ujar Laode.