Liputan6.com, Jakarta - Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho telah melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa guna membahas Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam program pembiayaan perumahan.
Sebab, SLIK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi salah satu tantangan dalam proses verifikasi kelayakan calon debitur penerima dana bantuan pembiayaan perumahan (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dilakukan oleh bank penyalur FLPP.
Advertisement
"Kecenderungan masyarakat berpenghasilan rendah terkendala akan Non Performing Loan (NPL) akibat kredit konsumtif berpengaruh pada SLIK OJK. Yang kemudian memberikan konsekuensi pada bank penyalur untuk mempertimbangkan lolos atau tidaknya kelayakan sebagai calon debitur," ujar Heru dalam pernyataan tertulis, Kamis (23/10/2025).
Sebelumnya, BP Tapera telah menyampaikan perihal tersebut kepada OJK sejak 5 Agustus 2025. Terhitung per 1 Januari 2022 sampai dengan 4 Agustus 2025, terdapat 111.258 data debitur yang tidak diproses oleh pihak bank penyalur lebih dari dua bulan.
"Masih dapat terdapat calon penerima FLPP yang sudah berstatus lolos subsidi checking, namun belum dilakukan follow up oleh pihak bank penyalur. Hal tersebut berpotensi menyebabkan calon penerima FLPP yang sebelumnya berminat mengajukan FLPP menjadi tidak berminat dikarenakan proses waktu tunggu dari pihak bank penyalur," imbuh Heru.
OJK kemudian menanggapi dari data yang disampaikan oleh BP Tapera terkait dengan informasi data calon penerima FLPP, dimana sebanyak 103.297 atau 92,84 persen berasal dari bank Himbara dan BSI.
SLIK Tolak 3.299 Calon Debitur
Dari hasil rincian OJK, sambung Heru, sebanyak 5.632 calon debitur telah direalisasikan pencairannya dan 36.404 calon debitur akan ditindaklanjuti oleh bank penyalur. Sedangkan secara eksplisit penolakan karena status SLIK adalah sebanyak 3.299.
Selain data tersebut, BP Tapera juga mengumpulkan data secara manual terkait permasalahan SLIK dari pengembang dan bank di lapangan, dan terkumpul data sebanyak 13.321. Dari jumlah tersebut, terdapat permasalahan SLIK (status Kol 2-5) sebanyak 5.146.
Heru mengatakan, berdasarkan hasil analisis dengan OJK, data pembangunan rumah, data demand, dan upaya lebih besar dalam ekosistem pembiayaan perumahan, target 350 ribu unit rumah FLPP masih optimistis untuk dicapai.
Potensi capaian meliputi tindak lanjut data analitik 57.644 unit, ready stock hingga akad 46.583 unit, tambahan dari kegiatan pemasaran di daerah potensial 9.000 unit, serta antrian proses di SiKasep sebanyak 33.635 unit.
Sehingga total keseluruhan potensi capaian diproyeksikan mencapai 354.200 unit rumah subsidi.
2 Usulan Tapera ke Purbaya
Lebih lanjut, Heru mengajukan dua usulan kebijakan kepada pemerintah. Pertama, bagi kreditur yang masih eksis dan nasabah mampu melunasi tunggakan, agar status SLIK OJK dapat diperbarui menjadi lunas. Sehingga pengajuan KPR FLPP dapat segera diproses oleh bank penyalur.
Kedua, bagi kreditur yang sudah tutup maupun tidak eksis, diperlukan kebijakan relaksasi atau pemutihan tunggakan sampai batas nilai tertentu.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan arahan, agar BP Tapera memperkuat basis data tolakan SLIK OJK dengan klasifikasi nilai tunggakan yang lebih detail dan signifikan, sebagai dasar kuat untuk mengusulkan relaksasi kebijakan pemutihan tunggakan bagi calon debitur MBR.
Purbaya meminta agar BP Tapera terus mengoptimalkan realisasi penyaluran FLPP hingga 350.000 unit rumah pada 2025.