Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut Indonesia berhasil menekan impor beras, hingga mencapai surplus 4 juta ton dalam 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Zulhas menekankan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif antara kementerian dan lembaga yang bercita-cita mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Advertisement
"Tahun lalu, kita impor 4,52 juta ton beras. Tahun ini nol persen impor. Produksi kita tumbuh 12,4 persen, diperkirakan mencapai 34 juta ton," ujar Zulhas dikutip dari Antara, Selasa (21/10/2025).
Ia menegaskan bahwa hingga Desember 2025, pemerintah tidak akan melakukan impor beras. Oleh karena itu, Indonesia bisa disebut telah mencapai swasembada beras dalam waktu yang sangat singkat.
Lebih lanjut, selama masa pemerintahan Prabowo, nilai tukar petani naik dari 116 menjadi 124,36. Menurutnya, angka ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Petani saat ini, kata Zulhas, menjadi lebih sejahtera lantaran terjadi peningkatan produksi dan juga adanya kenaikan harga gabah kering panen (GKP) dari Rp6.000 per kilogram, menjadi Rp6.500 per kilogram.
"Harga gabah tidak ada di bawah Rp6.500, bahkan di atas. Artinya, petani punya keuntungan lebih, itu baru harga. Produksi naik, naiknya 13 persen, surplus 4 juta ton. Produksi naik 4 juta ton, maka petani tambah keuntungan," paparnya.
Zulhas menyebut, tim pangan nasional telah bergerak cepat menjaga produksi, distribusi, hingga harga pangan. Ia menyampaikan bahwa Kemenko Pangan hanya berperan sebagai orkestrator kebijakan, memastikan setiap program kementerian dan lembaga berjalan selaras dan berdampak langsung ke petani dan masyarakat.
Selama satu tahun kepemimpinannya, Kemenko Pangan telah mengoordinasikan 7 Instruksi Presiden (Inpres), 6 Peraturan Presiden, 3 Keputusan Presiden (Keppres) dan 2 Peraturan Pemerintah yang berfokus pada kedaulatan pangan, pengendalian harga, waste to energy, kemandirian energi dan penguatan ekonomi petani.
Prabowo Beri Tugas Baru kepada Menko Zulkifli Hasan, Genjot Nilai Ekonomi Karbon
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mendapatkan tugas baru dari Presiden Prabowo Subianto. Zulkifli Hasan ditunjuk sebagai Ketua Komite Pengarah (Komrah).
Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan saat wawancara bersama Djati Darma-Liputan6 SCTV, dikutip Selasa, (21/10/2025).
Zulkifli telah mendapatkan amanah untuk menjalankan kebijakan di sektor pangan termasuk program makan bergizi gratis (MBG). Target program MBG itu menyasar 82 juta penerima manfaat. "Program Makan Bergizi Gratis itu ada Kepres (keputusan presiden-red) kepada saya. Pengelolaan dapat berjalan baik dan lancar, serta 82 juta penerima dapat tercapai,” ujar dia.
Selain itu, ia juga juga mendapatkan tugas menyelesaikan pembentukan koperasi desa merah putih sekitar 82 ribu. Zulkifli juga menangani proyek pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy di 34 provinsi.
Kini ia juga mendapatkan tugas baru sebagai Ketua Komite Pengarah (Komrah) dalam mengembangkan nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca. Hal ini setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 110/2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
Zulkifli mengatakan, transaksi karbon memiliki potensi menghasilkan uang untuk membenahi taman nasional dan menjaga hewan yang terancam punah. Akan tetapi, potensi transaksi karbon untuk menghasilkan uang dinilai masih rumit sehingga perlu disederhankan sehingga optimal hasilnya.
"Saya baru dapat tugas lagi sebagai Komrah untuk karbon trading. Nilai ekonomi karbon. Kita punya taman nasional, harimau di Sumatra, punya gajah, orang utan di Kalimantan, ini kurang dana, kurang terurus. Taman nasional rusak, harimau terancam punah, gajah hampir hilang, badak cula mau punah.Kita kurang uang. Ada uang untuk karbon trading tapi rumit, berputar-putar. Kita permudah,” ujar dia.
Permudah Transaksi Karbon
Zulkifli menuturkan, melalui nilai ekonomi karbon itu akan dipermudah transaksi karbon sehingga dapat menghasilkan dana yang akan dipakai untuk membenahi taman nasional hingga menjaga hewan terancam punah. “Kita carikan dananya melalui nilai ekonomi karbon, yang baru dua hari saya dapat keppresnya,” kata dia.
Pemerintah Indonesia merilis aturan mengenai nilai ekonomi karbon dan emisi gas rumah kaca nasional. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
Penerbitan Perpres itu mempertimbangkan antara lain pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memberikan dampak negatif pada kualitas lingkungan hidup dan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dna mahluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan langkah pengendalian perubahan iklim.