Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan potensi kerugian negara akibat aktivitas tambang ilegal mencapai Rp800 triliun. Dia pun meminta para penegak hukum untuk terus memberantas tambang ilegal yang masih banyak terjadi di Indonesia.
"Saya ingatkan masih banyak tugas kita, masih banyak tambang yang ilegal, kerugian kita juga mungkin puluhan triliun, kalau tidak ratusan triliun," kata Prabowo usai menyaksikan penyerahan uang hasil sitaan kasus korupsi CPO kepada negara di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).
Advertisement
Dia menyampaikan keberhasilan penegak hukum dalam menangkap kegiatan ilegal berupa penyeludupan timah dan turunannya di Bangka Belitung. Prabowo menyebut perkiraan kerugian negara dari aktivitas ilegal ini mencapai Rp40 triliun per tahun.
"Itu kerugiannya juga cukup besar, diperkirakan kerugian itu Rp40 triliun setahun," ujarnya.
Menurut dia, aktivitas tambang ilegal di Bangka Belitung sudah berlangsung sekitar 20 tahun. Berdasarkan kalkulasi lembaga-lembaga internasional, setidaknya kerugian negara mencapai Rp800 triliun.
"Jadi, kita bisa bayangkan Rp30 triliun atau Rp40 triliun, katakanlah kita ambil angka rendahnya, katakanlah Rp20 triliun tiap tahun yang sebenarnya lebih. Kurang lebih ya, lembaga-lembaga internasional pun sudah mengkaji sekitar 3 miliar USD setahun kerugiannya. Kalau dikali 20 tahun itu adalah ya Rp 800 triliun," tutur Prabowo.
Prabowo Bakal Bangun 8.000 Sekolah Hasil Sitaan Korupsi CPO
Sebelumnya, Prabowo memuji Kejaksaan Agung (Kejagung) yang telah bekerja keras mengembalikan uang hasil sitaan kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit (CPO) senilai Rp13,2 triliun.
Prabowo mengatakan uang Rp13,2 triliun dapat dipergunakan untuk merenovasi 8.000 sekolah dan membangun kampung nelayan yang modern.
"Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki, renovasi 8.000 sekolah lebih. 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan 22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus oleh negara, sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern," jelas Prabowo usai menyaksikan penyerahan uang hasil sitaan kasus korupsi CPO kepada negara di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).
Menurut dia, pemerintah akan membangun 1.100 kampung nelayan hingga akhir 2026. Nantinya, anggaran pembangunan kampung nelayan di setiap desa senilai Rp22 miliar.
"Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan. Satu kampung nelayan itu kepala keluarganya 2.000. Jadi kalau dengan istri dan anak tiga, itu 5.000 per desa, kalau kali 1.000 itu 5 juta, 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak. Itu kalau kalau 1.000, kalau 600 berarti 5 juta rakyat Indonesia," tuturnya.
Prabowo menyebut besarnya nominal pengembalian uang hasil sitaan korupsi tersebut menandakan betapa banyaknya hasil bumi dan kekayaan Indonesia dikeruk oleh pihak tak bertanggung jawab. Sementara itu, kata dia, masyarakat Indonesia dibiarkan mengalami kesulitan mendapat minyak goreng.
"Hasilnya diambil, dikeruk, dibawa ke luar negeri, rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng untuk berminggu-minggu. Ini sebetulnya menurut saya ya sangat kejam, sangat tidak manusiawi. Apakah ini benar-benar murni keserakahan atau ini bisa digolongkan subversi ekonomi sebenarnya," kata Prabowo.