Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan proses restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh terus berjalan.
Ia mengungkapkan, saat ini prosesnya tengah disiapkan dan hanya menunggu keputusan presiden (Kepres) untuk pembentukan tim khusus yang akan menangani persoalan tersebut.
Advertisement
"Ya itu tinggal restruturisasinya. Sekarang sedang dikerjakan dari kantor saya, yang paham betul mengenai itu. Dan tadi pagi saya tanya, kita tinggal nunggu kepres saja. Ada kepres dari presiden mengenai timnya,” kata Ketua DEN Luhut dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Luhut juga menuturkan telah berkoordinasi dengan CEO Danantara, Rosan Roeslani, agar penanganan restrukturisasi ini bisa berjalan berkelanjutan.
Ia menyebut, karena dirinya sempat menangani proyek ini sebelumnya, maka langkah koordinatif diperlukan agar transisi penanganan berjalan lancar.
"Dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan (CEO Danantara) Karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut saya sudah beritahu Pak Rosan. Dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama,” ujarnya.
Skema Pembayaran Lewat Dividen
Terkait sumber pembayaran utang proyek Whoosh, Luhut menegaskan pemerintah akan mencari skema yang tidak membebani langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia memberi sinyal, salah satu opsi yang sedang dikaji adalah menggunakan dividen BUMN yang relevan, serupa dengan skema pada proyek LRT sebelumnya.
“Nanti kita lihat lah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun. Nanti dari situ kita cicil sehingga dengan itu nanti bisa jalan,” kata Luhut.
Pesan Luhut
Meski begitu, Luhut mengingatkan hampir tidak ada proyek transportasi publik di dunia yang sepenuhnya menghasilkan keuntungan finansial tanpa dukungan pemerintah. Menurut dia, subsidi merupakan hal wajar, asalkan diberikan secara tepat sasaran dan terukur.
“Tapi ingat ya, tidak ada publik transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah. Tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur,” pungkasnya.
Menkeu Purbaya Blak-Blakan Enggan Bayar Utang Whoosh di Rapat Danantara
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, secara blak-blakan tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutupi pembayaran proyek kereta cepat Whoosh yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Purbaya menjelaskan, alasan tidak mau membayar. Ia menilai dividen Danantara mampu membayar utang Whoosh tersebut. Bahkan diperkirakan dividen yang dimiliki Danantara sebesar Rp 80 - 90 triliun setiap tahunnya.
"Sudah saya sampaikan (soal tidak mau membayar utang Whoosh memakai APBN). Kenapa? Karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan, hampir Rp80 - 90 triliun. Itu cukup untuk menutup bayaran tahunan untuk kereta api cepat" kata Menkeu Purbaya usai Rapat Dewan Pengawas Danantara, di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Diketahui, utang Whoosh yang harus dibayar adalah Rp 2 triliun setiap tahun. Purbaya mengatakan, Danantara akan mempelajari usulan dari dirinya.
Pertimbangan Menkeu Purbaya
Dalam kesempatan berbeda, saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan keenganan membayar utang Whoos merupakan keputusan yang diambil karena sumber pembayaran proyek tersebut kini berasal dari BUMN holding investasi, bukan langsung dari kas negara.
Menkeu Purbaya menjelaskan secara gamblang, bahwa dividen perusahaan pelat merah yang sebelumnya masuk ke APBN kini sudah dialihkan ke BPI Danantara. Artinya, APBN tidak perlu menanggung utang kereta cepat tersebut.
"Tapi ketika sudah dipisahkan, dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar, tapi Danantara, bukan APBN, kelihatannya. Arahnya saya maunya ke sana," ujar Purbaya.