Liputan6.com, Jakarta Jelang setahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang jatuh pada 20 Oktober 2025, Ketua Fraksi PDIP di DPR Utut Adianto menyampaikan dua catatan penting.
Menurut dia, berbagai upaya yang dilakukan Prabowo-Gibran melalui sejumlah program untuk masyarakat patut diapresiasi.
Advertisement
Utut pun menjabarkan, seperti niat pemerintahan Prabowo-Gibran untuk melakukan rekonsiliasi nasional, kemudian menghadirkan Danantara, Koperasi Merah Putih, sampai menghadirkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Kita menghargai niat baik presiden dimulai dari rekonsiliasi nasional, kemudian langkah-langkah yang menurut saya pro banget rakyat, itu menjadi hulunya. Konsep Dantara, konsep Koperasi Desa Merah Putih, dan memberikan MBG," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Meski demikian, memang ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan dan dievaluasi penerapannya, seperti program MBG.
"Bahwa di lapangan masih ada kekurangan, iya, tapi itu teknis. Yang pentingnya, hulunya sudah benar. Ini unit proses dan prosesornya diperhalus, sehingga goal-nya nanti bahwa sosialisme yang lebih baik, sosialisme ala Indonesia yang lebih baik dan kesejahteraan rakyat yang lebih meningkat. Dari saya, dua catatan itu," jelas Utut.
"Kalau diperbaiki di unit dan prosesornya," sambungnya.
Ketua Komisi I DPR ini juga mendukung langkah Indonesia di pemerintahan Prabowo-Gibran bisa masuk ke BRICS, yang menurutnya memperluas pangsa produk lokal.
"Kalau konsep kita masuk ke BRICS, hemat saya juga sangat oke juga, memperluas pangsa pasar produk Indonesia," kata dia.
Sekjen PDIP: Program MBG Baik Bagi Kepentingan Rakyat
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya melihat program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program yang baik bagi kepentingan rakyat.
Hal ini disampaikannya usai menemani Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri saat menghadiri acara 'Pengelolaan Biodiversitas dan Penguatan HKI untuk Masa Depan Berkelanjutan: Sinergi Universitas Gadjah Mada-Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)' di Yogyakarta, Rabu (1/10/2025).
"Komisi DPR RI termasuk fraksi PDI Perjuangan juga mengambil suatu inisiasi untuk membantu pemerintah di dalam melakukan evaluasi. Karena pada dasarnya dari hasil kajian-kajian rakyat memang memerlukan bagaimana di dalam meningkatkan intelektualitasnya, jaminan gizi yang cukup bagi anak-anak kita," kata Hasto.
Menurut dia, evaluasi pada program MBG harus dilakukan dan itu merupakan hal yang wajar karena akan mampu meningkatkan produktivitas, dan semakin mampu mendidik anak-anak sebagai masa depan bangsa.
"Kalau dari sisi programnya sendiri ini merupakan hal yang baik bagi kepentingan rakyat," ungkap Hasto.