Liputan6.com, Kuala Lumpur - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menghadiri penandatanganan perjanjian damai antara Thailand dan Kamboja pada KTT ASEAN mendatang. Demikian disampaikan menteri luar negeri Malaysia pada Selasa (14/10/2025).
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja memuncak pada bulan Juli menjadi bentrokan militer paling mematikan dalam beberapa dekade, menewaskan lebih dari 40 orang dan memaksa sekitar 300.000 orang mengungsi dari rumah mereka.
Advertisement
Kedua pihak sepakat melakukan gencatan senjata — yang turut dimediasi oleh Trump — setelah lima hari pertempuran, namun sejak itu mereka terus saling menuduh melanggar gencatan senjata.
"Trump menyatakan antusiasmenya untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian damai antara Thailand dan Kamboja," ujar Mohamad Hasan dalam konferensi pers di Kuala Lumpur seperti dilansir CNA.
Dia menambahkan bahwa Malaysia dan AS akan bertindak sebagai fasilitator untuk mendorong kesepakatan gencatan senjata yang lebih luas antara Thailand dan Kamboja, yang akan mengharuskan kedua pihak untuk menyingkirkan semua ranjau darat dan menarik peralatan militer mereka dari perbatasan.
"Kami berharap kedua pihak dapat memenuhi persyaratan ini, dan selama KTT ASEAN nantinya dapat ditandatangani sebuah deklarasi. Kita bisa menyebutnya Deklarasi Kuala Lumpur atau Kesepakatan Kuala Lumpur; kami ingin memastikan bahwa dua negara bertetangga ini dapat bersatu untuk berdamai dan juga menegakkan gencatan senjata mereka," tutur Mohamad.
Thailand Desak Kamboja Penuhi 4 Poin
Juru bicara pemerintah Thailand Siripong Angkasakulkiat membeberkan kepada wartawan bahwa pihaknya menyadari AS memberi prioritas tinggi terhadap sengketa tersebut.
"Namun, hal yang harus dilakukan Kamboja terlebih dahulu, sebelum kami menerima tawaran AS, adalah empat poin yang telah kami ajukan," ujarnya.
Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengatakan pada Kamis (9/10) bahwa dia telah menerima surat dari Trump, di mana pemimpin AS itu menyatakan keinginannya agar kedua negara tetangga menyelesaikan ketegangan mereka.
Anutin juga menyebutkan bahwa Thailand siap bernegosiasi jika Kamboja menarik senjata berat dari daerah perbatasan, menyingkirkan ranjau darat, menindak para penipu daring, dan memindahkan warganya dari wilayah perbatasan yang dianggap milik Thailand.
Kamboja menyatakan warganya telah tinggal di desa-desa perbatasan yang disengketakan itu selama beberapa dekade.
Pernyataan Anutin muncul sehari setelah dia menepis peran lanjutan bagi Trump dalam negosiasi berikutnya antara kedua negara untuk menyelesaikan sengketa perbatasan mereka.
Pada Minggu (12/10), Kementerian Luar Negeri Thailand menyatakan bahwa para menteri luar negeri kedua negara telah bertemu di Kuala Lumpur pada akhir pekan untuk membahas gencatan senjata, di mana pejabat AS dan Malaysia turut hadir.
Menurut pernyataan yang diunggah di laman Facebook Hun Sen — mantan pemimpin sekaligus tokoh berpengaruh Kamboja yang juga ayah dari Perdana Menteri Hun Manet — kepada seorang pejabat senior Malaysia yang berkunjung pada Selasa bahwa situasi di perbatasan masih menjadi perhatian serius dan sangat rapuh. Dia memperingatkan bahwa bentrokan bisa terjadi kembali.
Hun Sen juga mengatakan kepada Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi bahwa Kamboja menginginkan gencatan senjata yang efektif dan solusi yang mengarah pada normalisasi hubungan antara Kamboja dan Thailand.
"Sementara itu, KTT Asia Timur, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan pertemuan ASEAN bulan ini, direncanakan akan mengeluarkan pernyataan ketua, bukan pernyataan bersama karena AS menolak penggunaan kata inklusivitas," tambah Mohamad tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Adapun, para pemimpin dari seluruh 10 negara anggota ASEAN beserta mitra dagang utama seperti China, Jepang, Rusia, dan AS dipastikan akan menghadiri KTT tersebut.