Liputan6.com, Jakarta Di tengah beredarnya kabar bahwa BPJS Kesehatan disebut-sebut masuk dalam daftar nominasi Nobel Peace Prize Award 2025, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti akhirnya buka suara. Ghufron Mukti menyatakan bahwa kabar BPJS masuk nominasi Nobel Peace Prize Award 2025 benar dan bukan klaim tanpa semata institusi.
Meski Komite Nobel tak pernah mengumumkan daftar nominasi secara resmi hingga 50 tahun kemudian, namun pihak yang berhak mengajukan calon diperbolehkan untuk mengungkap sendiri nama tokoh atau organisasi yang mereka usulkan. Seperti diketahui, Komite Nobel hanya mengungkap total ada 338 kandidat yang masuk dalam daftar nominasi Nobel Peace Prize 2025, terdiri atas 244 individu dan 94 organisasi.
Advertisement
"Jadi bisa ditanyakan langsung ke pihak yang mengusulkan. Kami di BPJS Kesehatan hanya menerima kabar kalau masuk nominasi," kata Ghufron dalam Konferensi Pers secara virtual, Senin (13/11/2025).
Menurut Ghufron, kabar BPJS Kesehatan masuk nominasi nobel perdamaian membawa dampak positif pada kesadaran publik tentang pentingnya nilai gotong royong yang menjadi fondasi sistem jaminan kesehatan nasional.
“Dampaknya tentu kita lebih aware dan sadar. Masyarakat pun tahu bahwa BPJS Kesehatan itu sebenarnya tidak hanya menjalankan nilai-nilai gotong royong yang tumbuh di Indonesia,” ujarnya.
Ghufron mengatakan semangat kebersamaan dan solidaritas sosial yang dijalankan BPJS sejalan dengan konsep Flourishing Index atau indeks kebahagiaan sejati yang dikaji oleh Harvard University. Indeks tersebut menunjukkan bahwa kebahagiaan muncul dari kohesivitas dan semangat saling tolong-menolong, nilai yang hidup dalam sistem BPJS Kesehatan.
“Dengan masuknya BPJS Kesehatan sebagai nominasi, maka (peluang) di masa depan bisa masuk lagi kalau memang belum terpilih, dan sangat pantas untuk itu,” tambahnya.
Optimisme Ghufron tak lepas dari keberhasilan inisiatif program mikro kredit Grameen Bank yang pernah mengantarkan Muhammad Yunus meraih Nobel Perdamaian pada 2006. Menurut Ghufron sistem yang dijalankan BPJS Kesehatan memiliki dampak sosial jauh lebih luas dibanding program mikro kredit Grameen Bank.
“BPJS jauh lebih luas. BPJS ini tidak hanya masalah pinjam uang tapi bahkan menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, akses layanan kesehatan. Ratusan juta orang dijamin pemerintah pusat. Yang biasanya kesulitan akses, sekarang bisa akses dalam waktu yang relatif singkat," jelasnya.
Pakar Sebut BPJS Kesehatan Layak Masuk Nominasi Nobel Perdamaian
Pakar perdamaian dari Centre for Peace and Security, Coventry University, Inggris, Prof. Mike Hardy menilai BPJS Kesehatan layak mendapat perhatian dunia melalui nominasi Nobel Peace Prize.
Prof. Hardy menjelaskan penghargaan Nobel Peace Prize sejatinya tidak hanya terkait dengan upaya mengakhiri perang, tetapi juga mendorong terciptanya kesehatan sosial dan hubungan antar-manusia yang kuat.
“Ketika Alfred Nobel, lebih dari seratus tahun lalu, memutuskan untuk memulai Nobel Peace Prize, ia menetapkan tiga kriteria yang sangat jelas. Tidak hanya tentang mengakhiri perang, atau menghentikan konflik dan kekerasan,” kata Hardy.
Kriteria pertama Nobel adalah mengakui organisasi atau individu yang mempromosikan kesehatan dan memperkuat hubungan antar-komunitas.
“BPJS melakukan hal itu, berdasar pada nilai dukungan bersama dan kepedulian terhadap kesehatan. Karena kesuksesan BPJS, banyak negara lain kini melihat sistem kesehatan dengan cara lebih positif dan ingin belajar dari pengalaman Indonesia,” tutur Hardy.
Lebih lanjut, Hardy menjelaskan kriteria kedua Nobel Peace Prize ingin mengurangi ketergantungan pada militer, terhadap kekuatan yang keras. Melainkan mendorong promosi soft power yaitu upaya membangun nilai-nilai baik dan hubungan damai di antara masyarakat biasa
Hardy juga menyinggung capaian Indonesia dalam Indeks Kemakmuran Global yang dikembangkan Harvard University. Posisi tinggi Indonesia menunjukkan perhatian besar terhadap kesehatan dan kesejahteraan rakyatnya.
Dalam kriteria ketiga, Alfred Nobel menekankan pentingnya organisasi yang mampu mempromosikan keamanan dan kesehatan secara berkelanjutan. Hardy menilai BPJS Kesehatan telah membuktikan hal itu di tingkat nasional maupun global.
Lebih lanjut Prof. Mike menyebut BPJS Kesehatan sebagai salah satu nominasi Nobel Perdamaian, sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas yang diusungnya. Ia membandingkan dengan World Food Programme yang pernah menerima penghargaan serupa karena kontribusinya terhadap kemanusiaan global.
“Beberapa tahun lalu, Nobel Peace Prize diberikan kepada World Food Programme, yang membantu orang-orang menderita dan lapar di seluruh dunia. Jadi, bagi saya, tidak mengejutkan jika BPJS Kesehatan menjadi nominasi untuk penghargaan Nobel,” ujar Hardy.
Meski belum diumumkan secara resmi oleh Komite Nobel, Prof. Hardy menilai bahwa yang terpenting bukan soal kemenangan, melainkan kontribusi nyata yang telah diberikan.
(*)