Liputan6.com, Washington D.C - Amerika Serikat resmi mengalami shutdown usai Senat gagal mencapai kesepakatan terkait anggaran belanja tahunan pada Selasa (30/9/2025) malam.
Dari pemungutan suara yang digelar, hanya 55 senator yang menyatakan setuju, sementara untuk meloloskan rancangan undang-undang pendanaan dibutuhkan minimal 60 suara.
Advertisement
Kebuntuan ini dipicu perbedaan tajam antara Partai Demokrat dan Partai Republik. Demokrat menuntut agar subsidi layanan kesehatan dalam Undang-Undang Perawatan Terjangkau (Affordable Care Act/ACA) diperpanjang, karena masa berlakunya akan segera habis.
Namun, Partai Republik menolak tuntutan itu dan bersikeras agar rancangan anggaran disahkan tanpa tambahan syarat.
Situasi semakin panas setelah Presiden Donald Trump melontarkan ancaman menjelang pemungutan suara. Ia menyatakan akan memangkas sejumlah program unggulan Demokrat serta memberhentikan pegawai federal jika terjadi shutdown. “Kami akan memecat banyak orang,” ucap Trump.
Ancaman itu menambah kekhawatiran akan dampak penutupan pemerintahan. Pekan ini saja lebih dari 150 ribu pegawai federal terancam kehilangan pekerjaan dan hanya menerima pesangon. Ribuan lainnya juga telah mengalami pemutusan hubungan kerja sepanjang tahun.
Shutdown berarti sebagian besar lembaga pemerintah federal harus menghentikan layanan karena Kongres tidak menyetujui anggaran tepat waktu. Tahun fiskal 2025 berakhir pada 30 September tengah malam, sehingga tanpa kesepakatan baru, pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk membiayai operasional.
Dampaknya luas, mulai dari penutupan museum, taman nasional, hingga kantor layanan publik. Para pegawai non-esensial dirumahkan tanpa gaji, sementara staf esensial—seperti polisi, militer, dan tenaga medis—tetap bekerja meski upah mereka berisiko tertunda.