Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada Sabtu, 27 September 2025 dalam rangka meminta laporan terkait perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dadan menyampaikan, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi hingga saat ini mencapai 9.615 unit.
Advertisement
"Capaian jumlah SPPG yang operasional telah mencapai 9.615 dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat," tutur Dadan dalam keterangannya, Minggu (28/9/2025).
Dadan juga mengulas jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program. Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian, sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.
"Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang," terang dia.
Lebih lanjut, menurut Dadan, faktor yang turut memicu insiden keracunan ataupun lainnya disebabkan kualitas bahan baku, kondisi air, hingga pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tiba di Indonesia, Sabtu 27 September 2025 usai melakukan kunjungan luar negeri selama tujuh hari.
Prabowo akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan sejumlah pejabat untuk membahas kasus dugaan keracunan dalam program makan bergizi gratis (MBG).
Prabowo menyampaikan dirinya terus memantau kasus keracunan MBG yang dialami anak-anak, meski berada di luar negeri.
"Saya baru (pulang) dari luar negeri 7 hari. Saya monitor ada perkembangan itu, habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan berapa pejabat, kita akan diskusikan," kata Prabowo kepada wartawan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Sabtu 27 September 2025.
Kata Prabowo
Prabowo menekankan kasus keracunan dalam program MBG merupakan masalah besar. Dia meyakini kekurangan dalam program MBG dapat terselesaikan dengan baik.
"Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik," ujarnya.
Namun, dia mengingatkan jangan sampai kasus keracunan MBG dipolitisasi. Prabowo menyampaikan bahwa tujuan program MBG untuk memberikan makan kepada anak-anak Indonesia yang kesulitan mendapat makanan bergizi.
"Harus waspada jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita, yang sering sulit makan, mungkin kita kita ini makan lumayan, mereka itu makan hanya nasi pakai garam," tutur Prabowo.
"Ini yang harus kita atasi, untuk memberi makan juta pasti ada hambatan rintangan, ini kita atasi," jelas Prabowo.
BGN Buka Hotline Pengaduan Program MBG, Catat Nomornya
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka saluran pengaduan (hotline) untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati menyampaikan saluran pengaduan tersebut mulai melayani aduan setiap Senin-Jumat, pada pukul 09.00-22.00 WIB.
"Untuk memudahkan, kami menyediakan dua nomor yang bisa dihubungi, yakni 088293800268 (operator 1) dan 088293800376 (operator 2). Setiap laporan akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku," kata Hida di Jakarta. Dikutip dari Antara, Minggu (28/9/2025).
Selain menerima aduan, saluran tersebut juga berfungsi sebagai pusat informasi. Masyarakat dapat menghubungi hotline untuk menanyakan teknis program, distribusi pangan, maupun standar kualitas yang diterapkan dalam MBG.
Menurut Hida, transparansi dan partisipasi publik diyakini sebagai kunci keberhasilan MBG, yang tidak hanya meningkatkan gizi anak Indonesia, tetapi juga memberdayakan UMKM lokal sebagai penyedia pangan.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengawasi jalannya program.
"Kami ingin pelaksanaan MBG berjalan transparan dan berkualitas. Karena itu, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aduan maupun masukan," tutur Nanik.
Menurutnya, partisipasi publik akan membantu pemerintah dalam menindaklanjuti setiap temuan di lapangan secara cepat.
“Dengan adanya saluran aduan, masyarakat bisa ikut mengawal agar program tepat sasaran," jelas dia.